Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Indonesia tengah mempertimbangkan penerapan kebijakan WFA saat libur lebaran 2025. Usulan aturan ini diajukan untuk mengurangi kepadatan arus mudik. Kabarnya, Work From Anywhere (WFA) akan diberlakukan mulai 24 hingga 27 Maret 2025 menjelang libur Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri. Usulan ini juga bertujuan agar memungkinkan para pegawai bekerja dari rumah atau di lokasi yang fleksibel.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Melansir dari Antara News, usulan WFA untuk mudik lebaran ini diusulkan oleh Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan. Dudy mengusulkan agar kebijakan WFA ini bisa mulai diberlakukan pada 24 Maret 2025 untuk membantu kelancaran libur Lebaran 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Dengan adanya momen dua hari raya besar keagamaan yang berdekatan dan mempertimbangkan tren pergerakan masyarakat pada saat mudik yang cukup banyak, maka akan kami rekomendasikan agar pemerintah maupun perusahaan menerapkan WFA mulai 24 Maret,” ujar Dudy pada Kamis, 23 Januari 2025 dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta.
"Kalau kami memberikan ilustrasi bahwa libur cuti bersama telah dimulai dari 28 Maret 2025 itu cuti bersama Hari Raya Nyepi, kemudian libur Lebaran kalau tidak ada perubahan akan jatuh pada 30 Maret, selanjutnya adalah cuti bersama Lebaran sampai dengan tanggal 7 April," kata Dudy.
Langkah ini diharapkan dapat mengurangi kepadatan arus mudik, khususnya di titik-titik kritis seperti penyeberangan Ketapang-Gilimanuk dan Bandara Ngurah Rai, yang rencananya akan ditutup sementara selama Hari Raya Nyepi. Selain itu, aturan ini dibuat untuk menciptakan kelancaran mobilitas masyarakat dalam menjalani libur Lebaran tanpa terganggu oleh kemacetan yang parah.
Karena itu, sebagai langkah antisipasi untuk kemacetan parah ini, Dudy menyatakan bahwa dia akan mengusulkan pemberlakuan kebijakan Work From Anywhere (WFA). Dudy mengaku juga akan berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan kebijakan tersebut dapat disampaikan dengan tepat kepada Presiden RI.
Artinya, usulan penerapan WFA ini memang belum diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dudy Purwagandhi pun mengatakan bahwa ia masih memiliki tanggung jawab untuk berkoordinasi dengan sektor swasta terkait rencana penerapan kebijakan WFA yang berkaitan dengan banyak pegawai.
"Mohon izin, ini kami belum sampaikan kepada Presiden RI dan kami sedang melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga lain, bahwa kami akan mengusulkan dari tanggal 24 Maret hingga 27 Maret untuk diberlakukan WFA. Jadi mungkin dari pihak kementerian dan lembaga lainnya bisa memberlakukan WFA bagi pegawai-pegawai, sehingga mereka bisa bekerja dari mana saja. Dan untuk pihak swasta, Kami harus berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan pelaku usaha apakah memungkinkan untuk WFA diberlakukan," ujar Dudy.
"Kami melihat bahwa tanggal 28 Maret hingga 30 Maret sepertinya agak sedikit menantang, mengingat kita hanya punya tiga hari untuk mengurai para pemudik dan rasanya waktunya sangat menantang," ujar Menhub.
Menurutnya, usulan penerapan Work From Anywhere (WFA) ini layak untuk dipertimbangkan mengingat adanya dua hari besar, yaitu Idul Fitri dan Hari Raya Nyepi yang di tahun 2025 ini berdekatan. Hal ini akan membuat mobilitas masyarakat tinggi selama periode mudik. Ia meyakini bahwa kebijakan WFA dapat membantu mengurangi potensi kepadatan dan kemacetan akibat arus mudik.
Kebijakan Work From Anywhere atau WFA mudik lebaran masih menjadi bahan usulan dan masih dilakukan diskusi dengan berbagai pihak terkait, seperti termasuk kementerian, lembaga pemerintah, serta sektor swasta, guna memastikan efektivitas dan kelancaran pelaksanaannya. Koordinasi ini diperlukan agar kebijakan WFA di mudik lebaran tahun ini dapat diimplementasikan secara optimal dan benar-benar membantu mengurangi kepadatan arus mudik, terutama di titik-titik rawan kemacetan.
Dian Rahma Fika berkontribusi dalam penulisan artikel ini.