Mendorong Pendekatan Kesejahteraan tanpa Operasi Militer

Pendekatan kesejahteraan dalam mengatasi konflik di Papua seharusnya tak melibatkan militer secara langsung. Butuh dialog damai untuk mengakhiri konflik.

11 Januari 2022 | 00.00 WIB

Perbesar

Satuan Tugas Operasi Nemangkawi menangkap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Jayapura, Papua, 3 September 2021. Dok. Humas Polri

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

Komnas HAM menganggap konsep pendekatan kesejahteraan dalam mengatasi konflik di Papua masih belum jelas.
Rencana perekrutan warga Papua menjadi anggota TNI dan Polri tak menjamin konflik di Papua akan berakhir.
Pemerintah seharusnya meningkatkan pelayanan publik dan mengatasi diskriminasi di Papua.

JAKARTA – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menganggap konsep pendekatan kesejahteraan oleh TNI dan Kepolisian RI dalam mengatasi konflik di Papua masih belum jelas. Wakil Ketua Komnas HAM, Amiruddin Al Rahab, mengatakan TNI dan Polri belum pernah menjelaskan secara gamblang konsep pendekatan kesejahteraan yang dimaksudkannya untuk mengakhiri konflik berkepanjangan di Papua.

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

tni

konflik-di-papua

Imam Hamdi

Bergabung dengan Tempo sejak 2017, setelah dua tahun sebelumnya menjadi kontributor Tempo di Depok, Jawa Barat. Lulusan UPN Veteran Jakarta ini lama ditugaskan di Balai Kota DKI Jakarta dan mendalami isu-isu human interest.

Edisi 30 Maret 2025