Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Keharusan anggota Paskibraka melepas jilbab menimbulkan polemik menjelang upacara HUT RI ke-79 yang diadakan di IKN Sabtu, 17 Agustus 2024. Polemik ini setelah Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengukuhkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tingkat Pusat Tahun 2024 di Istana Negara, IKN, Kalimantan Timur, Selasa, 13 Agustus 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Adapun Jokowi telah mengukuhkan 76 anggota Pasukan Pengibar Bendera atau Paskibraka HUT RI yang akan bertugas di Istana Negara, IKN, Kalimantan Timur, pada 17 Agustus 2024. “Semoga Tuhan Yang Mahakuasa memberikan rahmat dan kemudahan dalam menjalankan tugas negara,” ucap Jokowi di IKN, dikutip dari siaran langsung video Sekretariat Presiden, Selasa, 13 Agustus 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
1. Kritik dari Menpora
Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Dito Ariotedjo mengkritik Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP soal polemik lepas jilbab petugas paskibraka. Dito menyinggung pentingnya menghormati pilihan masing-masing individu. Dito mengatakan pilihan tersebut seharusnya dijaga bersama-sama.
“Ini ke depan harus kita jaga bersama. Jangan sampai dengan alasan agar ada keseragaman tetapi menabrak nilai-nilai kekukuhan yang sudah dimiliki individu,” kata Dito di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Kamis, 15 Agustus 2024, dikutip Antara.
2. Keberagaman
Anggota Dewan Pengarah BPIP Said Aqil Siroj menilai tidak perlu ada penyeragaman bagi Paskibraka, karena berjilbab merupakan manifestasi dari nilai filosofi Bhinneka Tunggal Ika. "Menurut saya, itu justru manifestasi dari kebhinnekaan … jangan diseragamkanlah, kita jangan diseragamkan, kita ini bineka, jangan diseragamkan, malah membikin kita jadi eksklusif jadinya," kata di Kuningan, Jakarta, Kamis, 15 Agustus 2024.
Menurut dia, memfasilitasi Paskibraka putri untuk menggunakan jilbab merupakan bagian dari toleransi. "Umat Islam toleran dengan teman yang tidak pakai jilbab, yang enggak berjilbabnya harus menghargai yang pakai jilbab. Itulah yang namanya kebinekaan yang harus kita pelihara, kita jaga. Ada yang pakai jilbab, ada yang tidak jilbab, luar biasa sebenarnya,” ucapnya.
3. Menghormati Keyakinan
Kepala Kantor Staf Kepresidenan atau KSP Moeldoko mengatakan, respons Presiden Jokowi terhadap polemik lepas jilbab petugas Paskibraka. Menurut Moeldoko, Jokowi memberi arahan agar semua pihak bisa menghormati keyakinan setiap anggota Paskibraka.
“Kalau dari Pak Presiden, bagaimana upaya kita untuk menghormati keyakinan dari para peserta. Saya pikir itu yang perlu dipikirkan,” katanya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Kamis, 15 Agustus 2024, dikutip Antara.
4. Setara Institute
Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan mengkritik penyeragaman yang dilakukan BPIP terhadap anggota Paskibraka. "Setara Institute menolak kebijakan yang menyeragamkan pelepasan jilbab bagi Paskibraka dan Paskibra di berbagai daerah dalam rangka upacara peringatan proklamasi kemerdekaan atau upacara-upacara lainnya," kata Halili dalam keterangan pers yang diterima Tempo, Kamis, 15 Agustus 2024.
5. BPIP Membantah
Menanggapi soal lepas jilbab, BPIP menjelaskan, tidak memaksa Paskibraka putri untuk melepas jilbab saat bertugas sebagai Paskibraka dalam acara pengukuhan dan pengibaran bendera.
"Sehubung berkembangnya wacana di publik terkait tuduhan kepada BPIP melakukan pemaksaan lepas hijab, kami memahami aspirasi masyarakat. BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan," kata Ketua BPIP, Yudian Wahyudi melalui keterangan tertulis, pada Rabu, 14 Agustus 2024.
Yudian mengatakan pelepasan hijab saat acara pengukuhan di IKN merupakan kesukarelaan anggota Paskibraka.
DESTY LUTHFIANI | DANIEL A.FAJRI | SULTAN ABDURRAHMAN | ANTARA
Foto 
