Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus mengatakan Presiden Prabowo Subianto perlu lebih jelas saat menyinggung soal 'raja kecil' yang tidak sejalan soal kebijakan pemangkasan anggaran yang dijalankan pemerintah. Menurut dia, ungkapan Prabowo memicu pertanyaan di kalangan publik.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Presiden seharusnya langsung sebut saja, kalau menurut saya. Enggak usah sebut namanya, tapi kira-kira tindakannya apa, implikasinya apa, kenapa perlu disampaikan ke publik," kata Deddy saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa, 11 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut anggota Komisi II DPR RI ini, Presiden juga perlu menyelesakikan persoalan tersebut tanpa perlu menyinggungnya dalam forum publik. Ia juga menilai Prabowo perlu lebih jelas dalam menyampaikan ungkapan semacam itu.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengatakan ada pihak yang ingin melawan saat dia memerintahkan efisiensi anggaran di hampir seluruh kementerian/lembaga. Pemangkasan anggaran itu belakangan membuat banyak kementerian/lembaga harus putar otak untuk menjalankan tugas dan program-programnya.
"Ada yang melawan saya dalam birokrasi. (Mereka) merasa sudah kebal hukum dan merasa sudah menjadi raja kecil," kata Prabowo saat memberi sambutan dalam Pembukaan Kongres XVIII Muslimat NU di Jatim Expo Surabaya, Senin 10 Februari 2025.
Prabowo tidak mendetailkan siapa sosok yang melawan dirinya. Ia hanya menuding ada wartawan hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang diperintahkan untuk menyerang dirinya. Namun ia mengaku tidak takut adanya perlawanan karena menyebut dirinya didukung ‘emak-emak’.
“Saya lebih takut emak-emak daripada takut mereka-mereka itu. Apalagi hari ini TNU (Tentara Nahdlatul Ulama/Muslimat NU) mendukung saya," kata Prabowo.
Ketua Umum Partai Gerindra itu menyebut pemangkasan anggaran perlu dilakukan agar program pemerintah seperti makan bergizi gratis (MBG) dan perbaikan sekolah-sekolah yang rusak bisa berjalan maksimal. Prabowo mengatakan jumlah sekolah rusak saat ini sudah mencapai 330 ribu bangunan. Sementara anggaran saat ini hanya cukup untuk memperbaiki 20 ribu sekolah.
Hanaa Septiana berkontribusi dalam artikel ini.
Foto 
