Prabowo Berencana Mengulang Retreat Menteri untuk Kepala Daerah Terpilih Usai Pilkada 2024

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto merencanakan pelaksanaan program pelatihan intensif atau retreat khusus bagi seluruh kepala daerah yang terpilih melalui Pilkada 2024. Program ini diharapkan dapat memberikan pembekalan menyeluruh dan akan mengadopsi konsep serupa seperti "Retreat Kabinet Merah Putih" yang sebelumnya telah diselenggarakan di kawasan Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, pada Oktober 2024.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan bahwa tujuan utama dari program retreat kepala daerah ini adalah untuk menciptakan keselarasan pandangan antara pemerintah pusat dan daerah.

“Seluruh kepala daerah akan dikumpulkan agar kita dapat memiliki kesamaan persepsi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pemerintahan,” kata Yusril saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat 10 Januari 2025.

Lebih lanjut, Yusril menjelaskan bahwa sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan untuk memastikan bahwa program-program strategis yang dirancang pemerintah pusat dapat terlaksana secara optimal di tingkat daerah. Namun, pelaksanaan retreat ini masih harus menunggu proses pelantikan kepala daerah terpilih, terutama bagi mereka yang tidak terlibat dalam sengketa hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).

Yusril menuturkan bahwa dirinya telah mengadakan pertemuan dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, untuk membahas mekanisme pelantikan kepala daerah terpilih yang tidak sedang terlibat sengketa hasil Pilkada di MK. Dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa pelantikan bagi kepala daerah yang tidak memiliki sengketa akan dilakukan terlebih dahulu. Sementara itu, bagi kepala daerah yang terlibat dalam proses sengketa, pelantikan baru akan dilakukan setelah adanya putusan final dari MK.

“Pemerintah ingin memastikan bahwa prosesnya berjalan dengan lancar. Kami tetap menghormati jalannya persidangan sengketa di Mahkamah Konstitusi, tetapi bagi kepala daerah yang tidak ada sengketa dapat dilantik lebih awal,” tambah Yusril. Saat ini, tercatat terdapat sebanyak 310 perkara sengketa hasil Pilkada 2024 yang telah terdaftar di MK dan mulai disidangkan pada Rabu 8 Januari 2025.

Meskipun konsep retreat telah disiapkan, Yusril mengakui bahwa pemerintah belum memutuskan lokasi pasti untuk pelaksanaannya. Salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah Bukit Tidar di Magelang, yang sebelumnya menjadi lokasi penyelenggaraan retreat Kabinet Merah Putih. Dalam retreat tersebut, para menteri, wakil menteri, dan kepala badan mendapatkan pembekalan intensif mengenai tata kelola pemerintahan, termasuk pelatihan khusus terkait pencegahan tindak pidana korupsi.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebelumnya mengusulkan agar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2025 dapat diselenggarakan di Akmil Magelang. Menurut Gibran, pelaksanaan Rakornas di Magelang dengan durasi yang lebih panjang, minimal lima hari, akan memberikan manfaat lebih besar. Ia juga menyatakan bahwa waktu yang lebih lama memungkinkan diskusi yang lebih mendalam di antara para peserta.

“Penyatuan visi bagi para pemimpin daerah sangat penting, karena kebijakan yang mereka buat harus tepat sasaran dan selaras dengan program prioritas yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat menuju visi Indonesia Emas 2045,” ujar Gibran.

Hendrik Yaputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini. 

Pilihan Editor: Prabowo akan Kumpulkan Kepala Daerah Terpilih untuk Jalani Retreat