Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Politik

Prabowo Panggil Para Taipan dan Konglomerat, MUI: Kapan Panggil Rakyat yang Butuh Keadilan?

Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas mengkritisi pertemuan Presiden Prabowo dengan para konglomerat. Kapan terima rakyat korban ketidakadilan?

8 Maret 2025 | 15.04 WIB

Ketua bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas, usai pertemuan tahunan Dewan Syariah Nasional - MUI bersama OJK di Hotel Mercure Jakarta, Jumat, 11 Oktober 2024. TEMPO/Ilona
Perbesar
Ketua bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas, usai pertemuan tahunan Dewan Syariah Nasional - MUI bersama OJK di Hotel Mercure Jakarta, Jumat, 11 Oktober 2024. TEMPO/Ilona

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI Anwar Abbas mempertanyakan sikap Presiden Prabowo yang memanggil para taipan dan konglomerat ke Istana Kepresidenan, Jakarta. Dia mengkhawatirkan pertemuan kepala negara dengan para konglomerat tersebut.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

Sebab, ujar dia, sebagian dari konglomerat itu tengah disorot karena tersangkut skandal. Misalnya, Sugianto Kusuma alias Aguan yang ikut berperan dalam sejumlah pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) pemerintah seperti Swissotel Nusantara dan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Anwar menduga isu-isu semacam itu tak luput dari pembahasan dalam pertemuan dengan presiden. "Di sinilah dikhawatirkan adanya ketidakseimbangan informasi yang diterima oleh Presiden," katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu, 8 Maret 2025.

Padahal, ujar dia, masyarakat kerap menjadi korban dari kebijakan atau proyek pemerintah yang melibatkan para konglomerat itu. Dia meminta agar Prabowo juga memanggil dan menerima masyarakat, terutama yang dirugikan dan sedang mencari keadilan.

"Hal ini perlu dilakukan agar jangan sampai terkesan presiden hanya mendengar keluhan dari para taipan," ucapnya.

Anwar mengatakan, perekonomian Indonesia tak hanya dipengaruhi oleh kegiatan para konglomerat tersebut. Menurut dia, masyarakat juga memiliki peran penting dalam kehidupan ekonomi Tanah Air.

"Menerima para konglomerat saja, tanpa menerima perwakilan masyarakat yang menjadi korban tindakan mereka, jelas kurang elok," ucapnya.

Sebelumnya, Prabowo bolak-balik memanggil para taipan dan konglomerat ke Istana Kepresidenan, Jakarta pada 6 dan 7 Maret 2025. Mereka yang diminta datang pada Kamis, 6 Maret di antaranya Anthony Salim, Sugianto Kusuma, Prajogo Pangestu, Boy Thohir, Franky Oesman Widjaja, Dato Sri Tahir, James Riady, dan Tomy Winata.

“Pada kesempatan tersebut, Presiden berdiskusi mengenai perkembangan terkini di Tanah Air dan dunia global, serta program-program utama yang tengah dijalankan oleh pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis, infrastruktur, industri tekstil, swasembada pangan dan energi, industrialisasi, hingga Badan Pengelola Investasi Danantara,” tulis akun Instagram @sekretariat.kabinet.

Sementara, para konglomerat yang diundang ke Istana Kepresidenan pada Jumat, 7 Maret kemarin ialah Andi Syamsuddin Arsyad (Haji Isam), Sugianto Kusuma (Aguan), Anthony Salim, Boy Thohir, Anindya Bakrie, Chairul Tanjung (CT), James Riady, Hilmi Panigoro. Lalu ada juga Franky Oesman Widjaja, Prajogo Pangestu, dan Tomy Winata. 

Dalam pertemuan itu, sejumlah pengawas dan pengurus Danantara juga hadir. Salah satu dewan pengawas itu, yakni investor kawakan Amerika Serikat Ray Dalio. Hadir pula Menteri Keuangan Sri Mulyani, Ketua Dewan Pengawas BPI Danantara Erick Thohir dan Kepala Danantara Rosan Perkasa Roeslani.

Prabowo ingin menerima masukan kritis berdasarkan pengalaman pengusaha melakukan investasi. "Karena itu, kami mengundang semua pihak untuk memberikan pandangan kritis dan pengalaman melakukan investasi. Sehingga pengelolaan aset-aset Indonesia dapat dilakukan sebaik-baiknya dan sehati-hatinya," kata Prabowo saat memberikan sambutan dalam pertemuan dengan sejumlah pengusaha swasta pada Jumat, 7 Maret 2025.

Hendrik Yaputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Novali Panji Nugroho

Lulus dari Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Bergabung dengan Tempo pada September 2023. Kini menulis untuk desk Nasional, mencakup isu seputar politik maupun pertahanan.

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus