Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta, Cornelis Hotman meminta pemerintah daerah menjelaskan permasalahan Kampung Bayam, yang tidak kunjung selesai dan cenderung berlarut-larut. Partai berlambang mawar itu mendesak pemerintah daerah segera menyelesaikan masalah hunian warga di Kampung Bayam.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Kami mengikuti dengan seksama proses berjalannya polemik warga Kampung Bayam sejak masa pemerintahan Gubernur Anies. Kami lihat janji manis Pemprov kala itu sampai saat ini belum ada manfaat bagi masyarakat," kata Cornelis.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Cornelis menyampaikan pernyataan tersebut dalam rapat penyampaian pemandangan terhadap raperda tentang pertanggungjawaban APBD (P2APBD) tahun anggaran 2023 di Kantor DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Senin, 29 Juli 2024.
Dia menyebut telah mengamati masalah Kampung Bayam sejak lama, Cornelis mempertanyakan kenapa masalah itu hingga saat ini belum selesai. Padahal beberapa warga Kampung Bayam lama sudah direlokasi ke Rumah Susun Nagrak.
Warga Kampung Bayam digusur karena pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) pada saat Anies Rasyid Baswedan menjabat sebagai gubernur. Penggusuran dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta melalui PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
Mereka dijanjikan bisa tinggal di rusun yang dibangun di samping stadion tersebut. Tapi negosiasi antara warga dan Jakpro tidak pernah sepakat bahkan cenderung terjadi polemik.
"Fraksi PSI atas dasar kemanusiaan dan menjunjung kesejahteraan masyarakat mendorong Pemprov dan Jakpro untuk dapat segera menyelesaikan," tuturnya.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono buka suara mengenai permasalahan yang terjadi di Kampung Susun Bayam. Menurut dia polemik itu sudah ditangani. "Saat ini warga Kampung Bayam memperoleh fasilitas hunian yang dilengkapi akses listrik dan air," kata Heru dalam rapat itu.
Dia mengklaim warga juga telah memperoleh pemdampingan dan pemberdayaan melalui program pelatihan persiapan tenaga kerja dan pendampingan urban farming. "Serta kesempatan menjadi tenaga kerja di berbagai venue yang dikelola oleh PT Jakarta Propertindo," ucapnya.
Sebelumnya, Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Perseroda) Iwan Takwin, mengatakan 19 keluarga telah menempati Kampung Susun Bayam secara paksa pada akhir November 2023 akhirnya dipaksa pindah ke hunian sementara di Jalan Tongkol, Pergudangan Kerapu 10, Ancol, Jakarta Utara.
Mereka dipindahkan ke hunian sementara setelah Ketua Kelompok Petani Kampung Bayam bernama Muhammad Furqon ditangkap pada 2 April 2024 oleh Kepolisian Resor Jakarta Utara.
Iwan menyebut bakal mendapatkan fasilitas pendampingan dan pemberdayaan warga melalui program pelatihan persiapan tenaga siap kerja. Pelatihan dan pendampingan urban farming kepada warga yang dipindahkan itu.
Foto 
