Putusan Mahkamah Konstitusi Membuka Peluang Beragam Calon di Pilkada

MAHKAMAH Konstitusi mengabulkan permohonan gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora soal ambang batas syarat pencalonan kepala daerah. Dalam putusan nomor 60/PUU-XXII/2024, MK membuka peluang bagi partai politik mengajukan pasangan calon kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, dalam pemilihan kepala daerah tanpa syarat jumlah perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Ketua MK Suhartoyo menyatakan Pasal 40 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. MK membuka peluang bahwa syarat mengusung pasangan calon yang akan berlaga di pilkada tidak mengacu pada ambang batas yang diatur dalam pasal tersebut, yakni harus memperoleh 20 persen kursi di DPRD.

Atas putusan MK itu, hakim konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh mengajukan alasan berbeda (concurring opinion), sementara Guntur Hamzah menyatakan pendapat berbeda (dissenting opinion). "Pada pokoknya, concurring opinion berpendapat seharusnya Mahkamah memutus perkara tersebut dengan konstitusional bersyarat. Sedangkan berdasarkan dissenting opinion, atas norma yang dilakukan pengujian telah konstitusional, seharusnya Mahkamah menolak permohonan para pemohon," ujar Suhartoyo.

Putusan itu direspons beragam oleh partai. Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar Maman Abdurrahman menilai putusan MK tersebut akan mempengaruhi konstelasi politik di semua daerah. Golkar akan membahas putusan ini dengan anggota partai Koalisi Indonesia Maju. "Akan kami kaji dulu di lingkup internal partai dengan teman-teman koalisi," ujarnya di Jakarta Convention Center, Jakarta, pada Selasa, 20 Agustus 2024. Golkar merupakan anggota Koalisi Indonesia Maju bersama Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional.

Menurut Maman, putusan MK itu mengagetkan lingkup internal Golkar. Sebab, gugatan yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora itu hanya meminta partai non-parlemen bisa mengusung calon dalam pilkada. Namun putusan tersebut dinilai sebagai keputusan ultra petita atau melebihi yang diminta para pemohon.

Bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif PDIP Deddy Yevri Sitorus menyatakan putusan ini merupakan kabar gembira. Sebab, kata Deddy, belakangan ada upaya penguasa yang memojokkan PDIP. "Putusan MK ini harus dilihat sebagai kemenangan melawan oligarki," ujarnya melalui keterangan tertulis, Selasa, 20 Agustus 2024.