Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Politik

Ragam Respons atas Rekomendasi Pembatalan Disertasi Bahlil di UI

Mulai dari Anggota DPR hingga Wakil Ketua Umum Partai Golkar merespons rekomendasi pembatalan disertasi Bahlil di UI. Apa kata mereka?

4 Maret 2025 | 06.28 WIB

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia saat menyampaikan refleksi akhir tahun 2024 dan outlook 2025 Partai Golkar di DPP Partai Golkar, Jakarta, 31 Desember 2024. Bahlil menyampaikan capaian Partai Golkar pada pemilu serentak 2024 yang meraih posisi kedua pada Pileg dengan jumlah 102 kursi serta kedepannya akan menyukseskan program prioritas Asta Cita Presiden Prabowo Subianto di antaranya kedaulatan pangan, energi, hilirsasi, dan makanan bergizi. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Perbesar
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia saat menyampaikan refleksi akhir tahun 2024 dan outlook 2025 Partai Golkar di DPP Partai Golkar, Jakarta, 31 Desember 2024. Bahlil menyampaikan capaian Partai Golkar pada pemilu serentak 2024 yang meraih posisi kedua pada Pileg dengan jumlah 102 kursi serta kedepannya akan menyukseskan program prioritas Asta Cita Presiden Prabowo Subianto di antaranya kedaulatan pangan, energi, hilirsasi, dan makanan bergizi. TEMPO/Martin Yogi Pardamean

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Berbagai pihak mengomentari rekomendasi Dewan Guru Besar Universitas Indonesia soal rekomendasi pembatalan disertasi Menteri dan Sumber Daya Mineral Energi Bahlil Lahadalia di Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) UI.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x600

Rekomendasi pembatalan disertasi Bahlil muncul dari Dewan Guru Besar UI setelah menggelar rapat pleno pada 10 Januari 2025. Rapat itu membahas hasil sidang etik tugas akhir Bahlil sebagai mahasiswa S3 di UI. Dalam risalah rapat pleno yang diterima oleh Tempo, DGB UI menemukan fakta disertasi Bahlil ditengarai melanggar empat standar akademik UI termasuk dugaan konflik kepentingan dengan promotor dan ko-promotor serta metode pengambilan data yang tak jujur. 

Meski tugas akhirnya disarankan untuk dibatalkan, Bahlil masih diberi kesempatan untuk menulis ulang disertasi dengan topik baru sesuai standar akademik UI. Keputusan dari DGB bersifat rekomendasi, sehingga pembatalannya berada di tangan rektor.  

Ini ragam tanggapan mulai dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, hingga Rektorat UI soal rekomendasi pembatalan disertasi Bahlil, Ketua Umum Partai Golkar itu.

 

Rektorat UI Janji Dengarkan Pendapat Semua Pihak

Sebelum membuat keputusan soal disertasi Bahlil, rektorat terlebih dahulu akan menggelar rapat bersama organ kampus lainnya yakni Dewan Guru Besar, Majelis Wali Amanat, Senat Akademik Universitas, pada Selasa, 4 Maret 2025. 

Wakil Rektor UI bidang Akademik dan Kemahasiswaan Mahmud Sudibandriyo mengatakan keputusan mengenai disertasi Bahlil Lahadalia harus melalui rapat empat organ. Meskipun, kata Mahmud, surat keputusan nasib status doktoral Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu akan dikeluarkan oleh Rektor UI.

Mahmud mengklaim Rektor UI akan mendengarkan pendapat dari berbagai pihak mengenai kasus disertasi Bahlil. Rektor UI, kata Mahmud, juga akan memastikan keputusan yang akan diterapkan bakal didasarkan pada fakta dan aturan.  “Setahu saya pak Rektor sangat fair,” katanya merujuk pada Rektor UI Heri Hermansyah.

Komisi X DPR Ingatkan Jangan Ada Intervensi

Wakil Ketua Komisi X DPR yang membidangi pendidikan, Lalu Hadrian Irfani, mewanti-wanti agar jangan ada campur aduk kepentingan dalam kasus disertasi Bahlil. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan standar etika dan mutu akademik harus menjadi landasan utama setiap kampus untuk menjaga kredibilitas institusi pendidikan tinggi. 

“Institusi pendidikan tinggi harus sesuai khittahnya, garis besar perjuangannya. Jangan ada campur aduk kepentingan,” kata Lalu, Sabtu, 1 Maret 2025. Dia mengatakan Komisi X DPR mendukung penerapan mekanisme yang adil, transparan, dan sesuai aturan UI dalam menangani kasus Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia itu.

Dihubungi terpisah, Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian meminta UI mengambil keputusan tentang disertasi Bahlil tanpa terpengaruh tekanan politik apa pun. Hetifah menginginkan UI tetap bersikap objektif dalam kasus ini. “Tanpa intervensi kepentingan di luar akademik. Saya pun mengajak semua pihak untuk menghormati keputusan UI dan menunggu proses penyelesaian secara resmi,” kata Hetifah lewat pesan singkat saat dihubungi Tempo pada Sabtu, 1 Maret 2025.

Kemendiktisaintek Bilang UI Tengah Koreksi Diri

Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Togar Mangihut Simatupang menyoroti proses rekomendasi pembatalan disertasi Bahlil di UI belum tuntas. Ia mengatakan UI mempunyai kearifan dalam membenahi proses yang perlu perbaikan yang berbasis pada risiko, sehingga UI tidak memerlukan masukan eksternal untuk melakukan koreksi diri atau self-correction.

“Minimal ada proses koreksi diri, bagaimanapun keputusan akhir melalui proses yang mempertimbangkan masukan dari para pihak, termasuk Dewan Guru Besar,” kata Togar melalui pesan kepada Tempo pada Senin malam, 3 Maret, 2025. Togar menilai saat ini UI tengah menjalankan mekanisme korektif (self-correction) terhadap proses pendidikan doktor untuk menjamin mutu termasuk menjaga integritas dan kredibilitas kampus.

Menurut Togar, hal yang paling penting bagi UI adalah pembenahan siklus lengkap prosedur dan kepatuhan serta penjaminan mutu, sehingga tidak ada kerentanan atau kelemahan prosedural dalam proses pembuatan disertasi. “Ini harapan kita bersama adanya daya resiliensi yang terbangun dari perbaikan yang berkesinambungan,” ujarnya.

Golkar Pertanyakan Langkah UI Batalkan Disertasi

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham mempertanyakan alasan UI ingin membatalkan disertasi Bahlil. Ia mengatakan kasus disertasi Bahlil ini seharusnya mendapatkan penyelesaian yang lebih jelas.

"Diminta supaya ditulis ulang, kan itu sama saja dibatalin, tapi kenapa harus dibatalin? kalau bisa diselesaikan, salah satu penyelesaiannya sumber datanya itu karena tidak disampaikan dari awal secara jujur," kata Idrus saat ditemui di Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Jakarta Barat, Senin, 3 Maret 2025.

Idrus mengatakan seharusnya pihak kampus dapat memberitahu jika terdapat masalah pada disertasi milik Bahlil itu. Meski begitu, Idrus mengungkapkan Partai Golkar memahami kasus disertasi Bahlil ini. "Ya sudah kami dapat memahami, dan itu juga datanya kalau pun dimintai penjelasan juga tidak berubah, tetap seperti itu, itu salah satu alasan kan," ucap dia.

 

Bahlil Bungkam saat Dimintai Tanggapan

Bahlil Lahadalia bungkam ketika dimintai keterangan mengenai hasil rekomendasi Dewan Guru Besar Universitas Indonesia terhadap disertasinya. Menteri ESDM itu ditanya skandal akademiknya usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada Senin malam, 3 Maret 2025 sore. Rapat itu dihadiri sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. 

Usai rapat sekitar pukul 21.10 WIB, Bahlil sebenarnya sempat memberikan keterangan di podium pilar Istana Kepresidenan Jakarta, tempat biasa sejumlah pejabat menyampaikan keterangan pers.  Mantan Menteri Investasi itu menegaskan hanya ingin menyampaikan isu hilirisasi sebelum menyampaikan keterangan pers.

Kurang dari 10 menit, keterangan pers Bahlil selesai. Awak media bertanya mengenai tanggapan Bahlil soal rekomendasi Dewan Guru Besar UI yang membatalkan disertasinya. Namun, Bahlil bungkam sampai memasuki mobil dinasnya.

 

Hendrik Yaputra dan Nabiila Azzahra bekontribusi dalam penulisan artikel ini.

Daniel Ahmad Fajri

Daniel Ahmad Fajri

Bergabung dengan Tempo pada 2021. Kini reporter di kanal Nasional untuk meliput politik dan kebijakan pemerintah. Bertugas di Istana Kepresidenan pada 2023-2024. Meminati isu hubungan internasional, gaya hidup, dan musik. Anggota Aliansi Jurnalis Independen.

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus