Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Tagar Indonesia Gelap atau #IndonesiaGelap belakangan ini ramai digunakan di media sosial, terutama X. Hingga Rabu, 19 Februari 2025, tagar tersebut masih menduduki peringkat pertama di trending topic X dengan lebih dari 461 ribu postingan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Tagar ini ramai menggema di media sosial untuk menyikapi berbagai kebijakan yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto dalam 100 hari pemerintahannya yang dianggap tidak pro rakyat. Salah satunya kebijakan pemangkasan anggaran yang dinilai sembrono karena berdampak pada masyarakat kelas bawah.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Tak hanya di media sosial, tagline Indonesia Gelap juga menjadi tajuk aksi demonstrasi yang dilakukan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI). Aksi ini dilangsungkan pada Senin, 17 Februari 2025 hingga Rabu, 19 Februari 2025 secara berantai di berbagai daerah seperti Jakarta, Bandung, Lampung, Surabaya, Malang, Samarinda, Banjarmasin, Aceh, dan Bali.
Koordinator BEM SI Satria Naufal mengatakan bahwa aksi bertajuk Indonesia Gelap itu dimaknai sebagai ketakutan warga Indonesia terhadap nasib masa depan bangsa.
"Bagi kami, Indonesia Gelap sudah cukup mewakilkan ketakutan, kekhawatiran, serta kesejahteraan warga," kata dia saat dihubungi, Senin, 17 Februari 2025.
Tagar Indonesia Gelap ini pun memantik tanggapan dari pemerintah. Lantas, apa saja tanggapan pemerintah soal #IndonesiaGelap?
Ketua MPR: Ini Baru Tahap Awal
Ketua MPR RI Ahmad Muzani memaklumi aksi mahasiswa bertajuk "Indonesia Gelap”. Menurut dia, pemerintahan Prabowo masih di tahap awal, sehingga kebijakan yang dikeluarkan sering mengejutkan masyarakat.
“Yang dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang ini baru tahap awal sehingga menimbulkan kekagetan, dan seringkali reaksinya berlebihan dan kontraproduktif, tetapi sebagai sebuah reaksi, saya kira itu boleh saja," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 18 Februari 2025 dikutip dari Antara.
Menurutnya, reaksi kaget serupa juga terjadi di kalangan birokrasi pemerintahan terhadap kebijakan baru di era Prabowo. Salah satunya terkait efisiensi anggaran kementerian/lembaga yang diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
"Karena kan, sekian lama birokrasi bergerak dengan pengetatan yang relatif longgar, kemudian sekarang ada pengetatan bukan hanya, termasuk penghematan anggaran sehingga itu menimbulkan kekagetan-kekagetan itu," ucapnya.
Akibat kekagetan itu, kata dia, seringkali menimbulkan sikap-sikap kontraproduktif di tengah masyarakat yang salah kaprah dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Padahal kebijakan itu dimaksudkan untuk kebaikan jangka panjang.
"Sebagai sebuah reaksi kita dengar, kita perhatikan, tapi pemerintah tetap bertekad dengan rencana awal bahwa seperti yang di pidato Pak Prabowo yang juga kalian semuanya, seluruh jutaan semua sudah mengetahui, bahwa rencana itu adalah rencana yang dimaksudkan untuk jangka panjang bagi Indonesia dan termasuk untuk kita semua," kata dia.
Respons Mensesneg
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo menghormati 13 tuntutan yang didesak oleh mahasiswa dalam aksi Indonesia Gelap. Menurut Prasetyo, pemerintah sudah biasa menghadapi berbagai jenis aspirasi dari masyarakat.
“Kami mewakili pemerintah, saya sendiri mewakili Bapak Presiden. Kami dulu sebelum diberi amanah oleh rakyat untuk pemerintah, kami berjuang di jalur politik, ya sudah biasa itu menghadapi aspirasi-aspirasi,” kata Mensesneg Prasetyo Hadi kepada awak media di Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa, 18 Februari 2025.
Meski begitu, Prasetyo meminta masyarakat berimbang dan jeli menerima serta memahami informasi yang berkembang terutama terkait simpang siur kebijakan-kebijakan pemerintah.
"Kami mengimbau adik-adik mahasiswa untuk lebih jeli. Dari Jumat lalu sudah dijelaskan oleh Bu Menkeu, saya juga hadir, bersama pimpinan DPR, bahwa efisiensi ini tidak berdampak pada pendidikan. KIP (Kartu Indonesia Pintar), beasiswa, termasuk LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) tetap berjalan," tutur Mensesneg.
Pilihan Editor: BEM KM UGM Siap Gabung Aksi Indonesia Gelap Kamis 20 Februari 2025, Soroti Pemangkasan Anggaran Ugal-ugalan
Andi Adam Faturahman, Novali Panji Nugroho, dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Foto 
