Kartu Prakerja Berpotensi Merugikan Negara

Temuan KPK
1. Proses pendaftaran peserta
- Badan pelaksana belum mengoptimalkan utilisasi nomor induk kependudukan untuk validasi peserta.
- Pemborosan anggaran Rp 30,8 miliar dalam proses pemindaian wajah untuk validasi.
- Baru 8,4 persen pekerja terkena dampak yang terdaftar.

2. Kemitraan dengan platform digital
- Pemilihan delapan mitra tidak melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- Lima dari delapan platform memiliki konflik kepentingan dengan lembaga penyedia pelatihan. Kelimanya berkonflik kepentingan dalam 250 pelatihan.

3. Materi pelatihan
- Hanya 13 persen dari 1.895 pelatihan yang dianggap memenuhi syarat.
- Sebanyak 89 persen materi pelatihan tersedia secara gratis di Internet.

4. Pelaksanaan program
- Metode pelatihan daring berpotensi fiktif dan tidak efektif.
- Pelatihan satu arah dan tak ada mekanisme kontrol atas penyelesaian pelatihan oleh peserta.
- Lembaga pelatihan menerbitkan sertifikat meski peserta belum menyelesaikan paket pelatihan.
- Peserta sudah mendapat insentif meski belum menyelesaikan paket pelatihan.

SUMBER: KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Remisi Nazaruddin Dikecam

INDONESIA Corruption Watch mengecam pemberian remisi kepada bekas Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin. Terpidana 13 tahun dalam skandal rasuah proyek Wisma Atlet Hambalang itu menerima remisi 45 bulan dan 120 hari, sehingga pada 14 Juni lalu bisa mengambil cuti menjelang bebas. Dia seharusnya bebas pada 2025. “Dengan remisi seperti ini, koruptor tak akan pernah jera,” kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, pada 17 Juni lalu.

Juru bicara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Rika Aprianti, mengatakan Nazaruddin berhak mengambil cuti karena sudah menjalani dua pertiga masa pidana. Nazaruddin juga dianggap berstatus justice collaborator dalam kasus Wisma Atlet.

Pelaksana tugas juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Ali Fikri, menegaskan bahwa Nazaruddin bukan justice collaborator. KPK hanya pernah menerbitkan keterangan bekerja sama dengan Nazaruddin dalam mengungkap kasus Hambalang dan pengadaan kartu tanda penduduk elektronik.

Petugas Pemadam Kebakaran Jakarta Selatan menyemprotkan cairan disinfektan di Pasar Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 19 Juni 2020. TEMPO Hilman Fathurrahman W

Kluster Corona di Pasar Jakarta

HASIL tes usap yang digelar pemerintah DKI Jakarta menunjukkan 137 orang di pasar terkonfirmasi mengidap virus corona. Pengujian dilakukan terhadap 1.198 pedagang di 18 pasar di Jakarta. Temuan terbanyak ada di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, dengan 49 kasus.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti mengatakan jumlah kasus corona di pasar melonjak karena interaksi pembeli dengan pedagang cukup tinggi. “Pedagang yang positif akan diisolasi ke rumah sakit darurat Wisma Atlet,” kata Widyastuti, Kamis, 18 Juni lalu.

Ketua Bidang Keanggotaan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Dimas Hermadiyansyah menyebutkan pedagang dan pembeli di pasar cenderung cuek terhadap bahaya corona. Dalam catatan Ikappi, ada 573 orang positif corona dan 32 orang meninggal di 110 pasar seluruh Indonesia.

Aktivis Papua Divonis Makar

HAKIM Pengadilan Negeri Balikpapan, Kalimantan Timur, memvonis tujuh aktivis dan mahasiswa Papua dengan hukuman 10-11 bulan penjara pada Rabu, 17 Juni lalu. Mereka dinilai terbukti melakukan makar dengan mengajak rakyat Papua mengadakan referendum dan membawa bendera Bintang Kejora. “Pemahaman makar tak harus dalam bentuk serangan fisik, namun sekadar ide saja sudah bisa disebut makar,” kata ketua majelis hakim Sutarno.

Buchtar Tabuni, terdakwa yang divonis 11 bulan penjara, mengatakan vonis hakim tak adil. Pemimpin United Liberation Movement for West Papua itu merasa tak melakukan makar.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mendesak Presiden Joko Widodo membebaskan tujuh aktivis Papua itu. Menurut Usman, aktivis Papua itu hanya mengungkapkan aspirasi dan tak seharusnya dikriminalisasi.

Sidang pledoi kasus penusukkan mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dengan terdakwa Abu Raradi Pengadilan Negeri Jakarta Barat, 18 Juni 2020. ANTARA/Rivan Awal Lingga

Penikam Wiranto Dituntut 16 Tahun

SYAHRIAL Alamsyah, terdakwa penusuk Wiranto, dituntut dengan hukuman 16 tahun penjara pada 11 Juni lalu. Syahrial alias Abu Rara menikam bekas Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan itu di Kecamatan Menes, Pandeglang, Banten, pada 10 Oktober 2019. Fitria Diana, istri Syahrial, dituntut 12 tahun bui dalam perkara yang sama.

Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Edwin Beslar mengungkapkan Syahrial dijerat dengan pasal berlapis Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. “Terdakwa diduga melakukan teror seperti diatur dalam undang-undang tersebut,” ujar Edwin.

Pengacara Syahrial, Kamsi, menilai aksi kliennya tak termasuk tindakan teror karena dilakukan tanpa perintah siapa pun. “Tak ada unsur kesengajaan,” katanya.