Reaksi Kabinet Merah Putih terhadap Efisiensi Anggaran Prabowo

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025. Prabowo menargetkan efisiensi anggaran kementerian dan lembaga pada 2025 dapat membuat negara hemat hingga Rp 306,69 triliun, dengan rincian anggaran kementerian dan lembaga efisiensi Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp 50,59 triliun.

Prabowo meminta jajaran Kabinet Merah Putih yang dia pimpin mengurangi rapat, seremoni, dan perjalanan dinas. Arahan pemangkasan tersebut berdasarkan edaran Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada 24 Januari 2025. Surat bernomor S-37/MK.02/2025 tersebut memuat 16 jenis belanja operasional yang dipangkas. Dari mulai alat tulis kantor yang dipangkas 90 persen percetakan dan suvenir sebesar 75,9 persen; sewa gedung, kendaraan, peralatan sebesar 73,3 persen; kajian dan analisis 51,5 persen, hingga pendidikan dan pelatihan (Diklat) serta bimbingan teknis 29 persen.

Pemangkasan anggaran tersebut mendapat tanggapan dari jajaran Kabinet Merah Putih.

Menkes Pastikan Layanan Masyarakat Tidak Terdampak Efisiensi Anggaran

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memastikan efisiensi anggaran di Kementerian Kesehatan sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo dan tidak akan berdampak pada pelayanan untuk rakyat.

Budi menuturkan Kemenkes memotong anggaran dari hal-hal yang bersifat seremonial. “Yang dipotong adalah semua yang berkaitan dengan meeting, perjalanan dinas, upacara-upacara, hari-hari perayaan, itu semua dipotong 50 persenan, itu sudah kami potong,” ujarnya di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 5 Februari 2025, seperti dikutip dari Antara.

Berdasarkan data pemerintah, anggaran Kemenkes sebesar Rp 105,7 triliun untuk 2025. Budi menyebutkan pihaknya bakal melakukan efisiensi sebesar Rp 19 triliun. Dia mencontohkan salah satu kegiatan yang anggarannya dipangkas adalah perjalanan dinas.

“Eselon I terbangnya jangan pakai business class deh, gitu kan, pakai ekonomi saja sama kayak wartawan. Kalau perlu, menterinya juga naiknya Citilink, jadi enggak ada business class-nya. Kalau menterinya di (kelas) ekonomi, kan nggak enak yang di business class. Ya udah kita pakai Citilink aja biar lebih murah. Nah itu enggak apa-apa juga sih,” tutur Budi.

Budi menilai efisiensi anggaran di kementerian dan lembaga merupakan langkah yang baik, khususnya untuk menghemat anggaran untuk kegiatan yang tak terlalu substansial. Sementara untuk program-program yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, seperti pemeriksaan kesehatan gratis, justru anggarannya akan disesuaikan agar bisa mencukupi untuk kelancaran program tersebut.

Mendikdasmen Sebut Efisiensi Anggaran Tak Ganggu Program Strategis

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti memastikan efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo tidak mengganggu program strategis di bidang pendidikan. “Alhamdulillah, untuk program-program strategis yang berkaitan dengan bantuan operasional sekolah atau BOS, kemudian PIP (Program Indonesia Pintar), kemudian juga tunjangan sertifikasi guru, semuanya tetap sesuai dengan yang sudah kami rencanakan,” kata dia di Jakarta, Rabu.

Dia juga memastikan seluruh program tersebut akan tetap ada pada 2025 dan diberikan kepada yang berhak. Dia menuturkan kementeriannya memangkas anggaran perjalanan dinas, acara seremonial, serta pengadaan barang yang berkaitan dengan pencetakan dan lain sebagainya.

“Pada prinsipnya, kami setuju dengan keputusan itu, dan kami berusaha semaksimal mungkin agar berkurangnya anggaran di kementerian ini tidak mengurangi layanan yang kita berikan kepada seluruh masyarakat,” ujarnya.

Mu'ti secara pribadi mengaku berlapang dada atas pemindahan anggaran untuk kepentingan lain di tingkat nasional. “Tentu saja kami mendukung keputusan itu, walaupun memang kami harus melakukan restrukturisasi program-program yang sudah kami rencanakan,” ujar dia.

Menag: Efisiensi Anggaran Berdampak pada Program Prioritas, termasuk Haji

Sementara itu, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengatakan beberapa program dan kegiatan prioritas akan terdampak akibat efisiensi anggaran. Pemangkasan ini sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 yang dikeluarkan pada 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja K/L dalam Pelaksanaan APBN TA 2025.

Nasaruddin menjelaskan kegiatan prioritas yang terdampak, antara lain layanan keagamaan, seperti penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriah atau 2025 Masehi, penguatan moderasi beragama, pengukuhan kerukunan umat dan pengembangan potensi ekonomi berbasis agama. Selain itu, efisiensi anggaran ini mempengaruhi pembinaan perkawinan, bantuan rumah ibadah, serta digitalisasi layanan keagamaan.

Dalam bidang pendidikan, Nasaruddin menyebutkan program yang terdampak meliputi pemberian bantuan pemerintah di sektor pendidikan, termasuk beberapa kegiatan prioritas seperti Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), Balai Guru Penggerak (BPG) serta bantuan beasiswa untuk peserta didik dan pendidik. Selain itu, efisiensi ini mempengaruhi peningkatan sarana dan prasarana pendidikan serta penuntasan rehabilitasi madrasah.

“Lembaga keagamaan, dan pengembangan kompetensi guru dan dosen sebagaimana tergambar pada postur anggaran Kementerian Agama," kata Nasaruddin dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 3 Februari 2025.

Anggaran Kementerian Agama 2025 terpangkas Rp 14,28 triliun, dari semula Rp 78,59 triliun menjadi Rp 64,27 triliun. Namun Nasaruddin mengatakan rencana efisiensi anggaran yang dilakukan kementeriannya saat ini masih belum mencapai target yang ditetapkan Kemenkeu. Hingga saat ini, hasil identifikasi sementara baru mencapai Rp 7,28 triliun. “Hal ini mengharuskan kami untuk melakukan penyesuaian kembali agar dapat memenuhi target efisiensi,” ujarnya.

Mensos Mengatakan Bansos Tidak akan Dikurangi

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menuturkan pemangkasan anggaran di Kementerian Sosial (Kemensos) tidak akan berdampak pada bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat miskin. Dia mengatakan pemangkasan hanya akan menyasar aspek operasional, bukan program-program yang menyentuh langsung kepentingan rakyat.

“Prinsipnya, kami harus menyesuaikan dengan instruksi presiden. Pemangkasan ini lebih kepada hal-hal seperti alat tulis kantor (ATK), perjalanan dinas, dan kegiatan seminar yang masih bisa dikurangi. Tapi yang untuk rakyat, itu tidak akan dikurangi sama sekali. Bahkan, bansos untuk yang miskin ekstrem ada peluang besar untuk ditambah,” ujar Gus Ipul setelah menghadiri Sarasehan Nahdlatul Ulama di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Selasa, 4 Februari 2025.

Dia mengatakan belum mengetahui secara pasti besaran pemangkasan anggaran yang akan diterapkan. Menurut dia, Kemensos masih berdiskusi dengan Kementerian Keuangan untuk menentukan angka final.

Namun dia memastikan efisiensi di Kemensos akan segera dilakukan, termasuk dalam penggunaan listrik, AC, dan operasional kendaraan dinas. “Selama ini mungkin kita abai, AC nyala sampai malam, lampu tidak dimatikan. Ini momentum untuk mulai berhemat,” katanya.

Menanggapi kekhawatiran pemangkasan anggaran bisa berdampak pada pegawai berpenghasilan rendah, Mensos belum memberikan jawaban pasti. Namun dia menegaskan kebijakan ini tidak akan menyentuh bantuan untuk masyarakat miskin. “Pokoknya, untuk orang kecil, untuk rakyat yang susah, Presiden akan sangat membantu,” ujarnya.

Kemenhan: Efisiensi Anggaran Tak Pengaruhi Pengadaan Alutsista

Adapun juru bicara Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Frega Wenas mengatakan kebijakan efisiensi anggaran kementerian tidak akan mempengaruhi alokasi anggaran untuk pengadaan alat utama sistem senjata (Alutsista).

Pengadaan alutsista, kata Frega, merupakan pengadaan multiyears, bukan temporer. Sehingga, efisiensi anggaran tidak akan mempengaruhi pengadaan alutsista. “Jadi kebijakan itu tidak akan mengganggu upaya kami mengedepankan pemberdayaan industri perang nasional,” kata Frega di Gedung Kemenhan pada Jumat, 31 Januari 2025.

Frega menegaskan Kemenhan tidak akan melakukan efisiensi terhadap program yang berkaitan dengan upaya menjaga kedaulatan dan keutuhan bangsa. Program itu di antaranya anggaran operasional merawat kapal laut, pesawat, hingga pengamanan perbatasan.

Kemenhan, kata dia, hanya melakukan efisiensi anggaran terhadap program yang berkaitan dengan hal administrasi, seperti kegiatan seminar dan seremonial. “Pertengahan Januari ini pun sudah dilakukan. Mengalihkan rapat yang awalnya fisik menjadi virtual,” kata Frega.

Ilona Estherina, M. Rizki Yusrial, Dinda Shabrina, Hendrik Yaputra, dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: