Respons Muhammadiyah dan PBNU Soal Penyusunan Kabinet Prabowo

TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU ikut menanggapi perihal pembentukan kabinet Prabowo Subianto di pemerintahan mendatang yang saat ini sedang berlangsung. 

Sebelumnya, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebutkan finalisasi kabinet Prabowo Subianto di pemerintahan mendatang dilakukan sebelum pelantikan presiden. Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo itu mengatakan jumlah kementerian dan posnya masih terus disimulasikan.

Adapun juru bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyebutkan terdapat tiga kriteria bagi calon menteri yang akan duduk di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Dia menuturkan Prabowo memberikan kesempatan bagi siapa pun yang ingin berkontribusi dalam pemerintahan bila bisa memenuhi syarat yang diberikan Prabowo.

Ketiga kriteria tersebut adalah, pertama, calon menteri dalam kabinet harus memiliki integritas, seiring dengan komitmen Prabowo yang ingin memberantas korupsi. Kedua, harus memiliki kompetensi dan, ketiga, harus loyal terhadap Prabowo selaku panglima tertinggi dalam pemerintahan.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir: Jangan Mendahului Presiden Terpilih

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir merespons salah satu kabar kader Muhammadiyah yang bakal mengisi kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. 

“Jangan mendahului presiden terpilih, jadi kita tunggu 20 Oktober nanti, itu seluruhnya hak prerogatif presiden, kita hargai,” kata Haedar di sela peresmian gedung UMY Student Yogyakarta pada Jumat, 4 Oktober 2024.

Salah seorang kader yang santer disebut-sebut akan masuk kabinet Prabowo-Gibran itu adalah Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti. Dia dikabarkan akan mengisi posisi sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.

Haedar belum merespons kebenaran kabar itu. Dia hanya menegaskan Muhammadiyah akan menghormati siapa pun yang diberi mandat menjadi menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran nanti.

“Termasuk (siapa yang akan ditunjuk Prabowo jadi) menteri di bidang pendidikan, itu hak prerogatif Pak Prabowo, jangan mendahului, kita tunggu saja,” tutur Haedar. 

“Jadi sekali lagi, kita hormati, kita percaya dan Pak Prabowo itu yang menguasai peta Indonesia, peta kekuasaan masyarakat, sehingga yang dipilih oleh beliau itu juga akan merepresntasikan berbagai profesi golongan, kekuatan yang ada di masyarakat,” ujarnya menambahkan.

Haedar mengatakan saat ini fokus Muhammadiyah masih sama. Di bidang sosial kemasyarakatan seperti yang sudah dijalani organisasi, mulai bidang pendidikan hingga kesehatan.

“Concern kami adalah membangun Indonesia ini berkembang secara fisik dan raganya, tapi jangan lupa dan harus menjadi satu kesatuan terintegrasi, jiwanya,” kata Haedar. “Jadi antara jiwa raga dan itulah Indonesia Raya itu, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya, untuk Indonesia raya.”

Sekjen PBNU Saifullah Yusuf : Tak Ada Pembicaraan Jatah Kursi Menteri untuk NU di Kabinet Prabowo

Sedangkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengaku belum berkomunikasi dengan presiden terpilih Pilpres 2024 Prabowo Subianto. Menurut dia, tidak ada pembicaraan soal jatah kursi menteri untuk NU di kabinet Prabowo.

“Kami serahkan sepenuhnya kepada presiden (presiden terpilih Prabowo). Kami beri dukungan penuh, mudah-mudahan sukses, lancar. Jadi enggak ada pembicaraan apa pun terkait dengan kabinet,” ujar Menteri Sosial itu di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 30 September 2024.

Gus Ipul menyatakan PBNU menyerahkan susunan kabinet kepada Prabowo Subianto setelah calon presiden terpilih ini menjadi Presiden RI periode 2024-2029. Dia meyakini Prabowo akan memilih sosok yang dianggap mampu membantu melaksanakan visi misi Presiden Indonesia ke-8 itu.

"Kami enggak ikut-ikut. Jadi, kami serahkan sepenuhnya. Kami percaya sepenuhnya, dan kami tahu bahwa Pak Prabowo akan memilih orang-orang yang dianggap mampu untuk membantu melaksanakan visi dan misinya. Jadi, kami serahkan sepenuhnya," ujarnya.

PRIBADI WICAKSONO | RIRI RAHAYU | ANTARA

Pilihan editor: Masukan Masalah Jakarta dari Eks Ketua DPRD untuk Pramono Anung-Rano Karno Jelang Debat Pilkada