Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Pendidikan

Komisi X DPR dan Kemendikdasmen Bahas Anggaran hingga Kurikulum PPDS

Pembahasan anggaran hingga kurikulum PPDS antara Kemendiktisaintek dan Komisi X DPR digelar tertutup.

23 April 2025 | 19.56 WIB

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani. Dok. DPR
Perbesar
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani. Dok. DPR

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi X DPR menggelar rapat kerja dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) di Gedung Parlemen, Jakarta, pada Rabu sore, 23 April 2025. Rapat tersebut membahas soal anggaran hingga kurikulum program pendidikan dokter spesialis atau PPDS.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Menurut Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani, salah satu pembahasan dalam rapat yang digelar tertutup itu adalah terkait anggaran pendidikan 2025 yang saat ini sudah kembali cair usai dibekukan karena efisiensi. "Membahas relaksasi anggaran yang tadinya diblokir, kini sudah dibuka kembali," ujar Lalu saat menemui awak media di sela sidang. 

Dia menuturkan, rapat tersebut juga membahas soal progres sejumlah program kerja Kemendiktisaintek. Beberapa di antara program yang dibahas yaitu sekolah unggulan garuda, tunjangan kinerja dosen, dan sejumlah program beasiswa. 

"Ini kenapa tertutup? Sengaja karena harus dimatangkan lebih dulu dan ada beberapa yang akan diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo," kata Lalu. 

Selain program kerja dan anggaran, Komisi X dan Kemendikti juga membahas soal isu-isu terkini yang terjadi di lingkungan pendidikan. Salah satunya soal aturan baru yang akan dimasukan ke dalam kurikulum PPDS. Lalu membocorkan beberapa ide yang muncul adalah perlu adanya porsi pendidikan etika dan moral dalam kurikulum PPDS. 

"Tentu kami sedang merumuskan untuk melaksanakan raker lintas komisi untuk membahas ini," kata dia. 

Isu lainnya yang juga dibahas dalam rapat ialah soal maraknya perusahaan yang menahan ijazah karyawan.  Lalu menyebut perlu ada mekanisme yang jelas dari Kementerian Ketenagakerjaan maupun dari Kemendikti selalu penyelenggara pendidikan. 

"Kami akan berkoordinasi juga dengan pemerintah daerah untuk memperbaiki sistemnya agar melakukan pembinaan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut," kata dia. 

Dalam periode rapat kerja bersama mitra kali ini, Komisi X kompak menggelarnya secara tertutup. Sebelum Kemendikti, Kementerian Pendidikan, Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), serta Kementerian Kebudayaan lebih dulu melaksanakan rapat. Sementara rapat kerja bersama Kementerian Olahraga baru akan digelar besok. 

Lalu menuturkan rapat kerja terbuka baru akan digelar pada periode kedua nanti. "Ini rapat kami gelar tertutup. Nanti minggu depan baru kita buka sebagai tindak lanjut dari rapat hari ini." 

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus