Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Politik

Ricuh Pemulangan Warga Air Bangis, Amnesty International: Pemerintah Harus Evaluasi PSN Disana

Pemerintah didesak untuk melakukan evaluasi proyek strategis nasional yang mengancam hak masyarakat Nagari Air Bangis.

8 Agustus 2023 | 19.43 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid meminta pemerintah segera mengevaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sedang digarap di wilayah Nagari Air Bangis, Sumatera Barat. Menurut Usman, protes warga yang tidak setuju dengan adanya proyek pembangunan kilang minyak di wilayah tersebut harus didengar dan dipertimbangkan oleh pemerintah.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

"Kekhawatiran warga Nagari Air Bangis tentang dampak proyek itu terhadap keberlangsungan hidup mereka sah dan harus didengar oleh negara, bukan malah direpresi. Tanpa persetujuan mereka, proyek itu tidak boleh dipaksakan,” kata Usman melalui keterangan resminya yang diterima Tempo, Selasa 8 Agustus 2023. 

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Usman mengatakan, berdasar studi-studi sebelumnya dari organisasi sipil seperti LBH Padang dan Wahana Lingkungan Hidup atau Walhi, proyek tersebut memang berdampak negatif terhadap lingkungan hidup warga sekitar. 

“Negara harus mengevaluasi rencana proyek strategis nasional ini, jangan sampai mengulangi kesalahan yang pernah menimpa warga Desa Wadas terkait proyek Bendungan Bener dan pertambangan di Desa Wadas, Jawa Tengah," kata Usman. 

Hak masyarakat dilanggar

Usman mengatakan, ada beberapa ancaman terkait dilaksanakannya proyek tersebut diantaranya hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat, mengancam hak atas tanah, ruang kelola rakyat dan kebudayaan masyarakat serta penghidupan yang layak. 

"Proyek itu mengancam mata pencaharian dan hak-hak mereka (warga setempat) atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat," kata Usman. 

Sebelumnya, warga Nagari Air Bangis bersama mahasiswa melakukan unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumatera Barat dalam sepekan terakhir. Mereka menolak usulan proyek strategis nasional (PSN) kilang minyak dan petrokimia oleh Pemprov Sumbar ke pemerintah pusat dengan luas konsesi 30.000 hektar, karena menyerobot lahan yang dikelola warga.  

Setelah unjuk rasa, para peserta aksi melanjutkan aksinya dengan menginap di Masjid Raya Sumatera Barat. Aparat kepolisian yang berjaga pun memulangkan paksa para pendemo tersebut hingga terjadi kericuhan dan viral di media sosial. Tak hanya dipulangkan, beberapa warga Air Bangis disebut ditangkap oleh polisi. 

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus