Sekolah Rakyat Beroperasi Juli 2025, Bagaimana Kemensos Mendapatkan Murid?

SEKOLAH Rakyat yang dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos) akan mulai beroperasi pada tahun ajaran baru 2025/2026 untuk tingkat sekolah menengah atas (SMA). Pemerintah menargetkan mengoperasikan sebanyak 100 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia pada 2025.

Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Mohammad Nuh mengatakan pihaknya melalui tim satuan tugas mulai melakukan proses rekrutmen murid pada 1 April 2025. “Insyaallah mulai dari 1 April, teman-teman satgas (Satgas Sekolah Rakyat) sudah mulai melakukan rekrutmen calon-calon murid sesuai dengan desil yang ada di masing-masing daerah,” kata Nuh usai Rapat Pleno Persiapan Penerimaan Siswa Baru Sekolah Rakyat di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, Rabu, 19 Maret 2025.

Adapun Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan ada 53 unit Sekolah Rakyat yang siap dibangun dan diresmikan pada tahun ajaran baru mendatang. “Usulan dari provinsi, kabupaten, kota terus meningkat, sudah lebih dari 200, baik itu berupa bangunan maupun berupa lahan kosong,” kata Gus Ipul usai menyampaikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 24 Maret 2025.

Dari jumlah tersebut, kata dia, tercatat 53 unit yang siap digunakan, sebagian besar adalah aset milik Kemensos. Saat ini, terdapat juga 82 lokasi lainnya yang sedang dalam tahap asesmen awal. “Baik bangunan maupun tanah yang siap dimanfaatkan lewat sedikit renovasi atau pembangunan baru di tahun 2025, sekarang jumlahnya ada 82 yang sedang dalam proses asesmen oleh Kementerian Pekerjaan Umum,” tuturnya.

Sekolah Rakyat Tak Ambil Jatah Murid dari Sekolah Umum

Kemensos menyatakan salah satu prinsip utama dalam pendirian Sekolah Rakyat adalah menjangkau anak-anak yang selama ini belum memiliki akses ke sekolah, baik karena kendala ekonomi, geografis, maupun faktor sosial lainnya.

Mohammad Nuh menegaskan Sekolah Rakyat tidak akan mengambil jatah murid dari sekolah umum yang sudah ada. “Kita tidak ingin saling meniadakan dengan sekolah yang existing (sudah ada) karena dikhawatirkan kehadiran Sekolah Rakyat bisa menggeser atau mengambil jatah murid sekolah sudah ada. Kita tidak ingin itu, tapi saling melengkapi sehingga tidak perlu ada kekhawatiran ini menggusur atau mengambil alih murid dari sekolah yang sudah ada,” kata dia dalam konferensi pers di kantor Kemensos, Jakarta, Selasa, 25 Maret 2025, seperti dikutip dari Antara.

Dia mengatakan Kemensos bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sedang memetakan kemiskinan di 53 titik Sekolah Rakyat. “Kami sedang memetakan di sekitar lokasi titik tadi itu, berapa jumlah total kemiskinan sesuai dengan strata usianya. Kalau usia SD banyak, tentu juga nanti akan didirikan SD, dan pastinya untuk (menyasar) yang tidak sekolah,” ujarnya.

Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika itu menuturkan, berdasarkan data Angka Partisipasi Kasar (APK), anak-anak yang sekolah SMA masih 80 persen. Artinya, masih ada 20 persen anak yang belum dapat melanjutkan sekolah hingga ke jenjang SMA, sehingga kehadiran Sekolah Rakyat sangat membantu anak-anak miskin dan miskin ekstrem mengenyam pendidikan lebih tinggi.

Nuh menjelaskan proses rekrutmen murid akan dimulai dari anak-anak yang berada dalam kategori desil 1 atau miskin ekstrem yang tinggal di sekitar sekolah rakyat berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 2009-2014 itu menuturkan anak-anak dari kategori desil 1 ini akan menjalani serangkaian tes, mulai dari psikotes, tes akademik, hingga tes kesehatan. Proses rekrutmen akan dilanjutkan kepada anak-anak dari desil 2 apabila kuota murid masih tersedia. Desil 2 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 11-20 persen terendah tingkat kesejahteraannya secara nasional.

Kemensos Matrikulasi Calon Siswa Sekolah Rakyat

Nuh menyebutkan Kemensos akan melakukan matrikulasi atau penyetaraan ilmu bagi calon siswa sebelum masuk Sekolah Rakyat pada tahun ajaran baru, pertengahan Juli 2025.

“Kami berikan matrikulasi paling tidak satu bulan sebelumnya. Jadi kami undang dulu, terima dulu, asramakan dulu, kami matrikulasi untuk menyiapkan standarnya, karena (kemampuan) itu kan bisa beda-beda,” kata dia melalui keterangan tertulis Kemensos, Selasa.

Program matrikulasi selama satu bulan diterapkan sebelum tahun ajaran baru dimulai agar siswa dapat beradaptasi dengan baik di lingkungan belajar. “Matrikulasi ini penting untuk membekali siswa dengan kesiapan mental, sosial, dan akademik, sehingga mereka bisa mengikuti pembelajaran formal dengan lebih baik,” ujar Nuh.

Sekolah Rakyat adalah salah satu program gagasan Presiden Prabowo dengan penanggung jawab adalah Kementerian Sosial. Tujuan utamanya menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu dengan harapan mereka dapat meningkatkan kualitas hidup dan berperan sebagai agen perubahan di tengah masyarakat guna memutus mata rantai kemiskinan.

Sekolah ini dirancang menyerupai sekolah asrama atau boarding school. Menurut Mensos, dalam tahap awal, program ini akan dimulai dengan jenjang pendidikan SMA, tetapi Prabowo menargetkan agar cakupan pendidikan diperluas hingga mencakup jenjang sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Lulusan sekolah rakyat diharapkan dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dengan dukungan beasiswa Bidik Misi.

Nabiila Azzahra, Hendrik Yaputra, dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: RUU Polri Dibahas setelah DPR Terima Surpres, Ini Poin-poin Penting Perubahannya