Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Politik

Soal Bintang Jasa Gatot Nurmantyo, Jokowi Disebut Mainkan Politik Zero Enemy

Jokowi akan menganugerahkan Bintang Mahaputera kepada bekas Panglima TNI Gatot Nurmantyo saat peringatan Hari Pahlawan 10-11 November.

4 November 2020 | 20.03 WIB

Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo saat menghadiri deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Tugu Proklamasi, Jakarta, Selasa, 18 Agustus 2020. Dalam deklarasi ini sejumlah tokoh juga hadir dan ikut menjadi deklarator maklumat menyelamatkan Indonesia. TEMPO/Muhammad Hidayat
Perbesar
Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo saat menghadiri deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Tugu Proklamasi, Jakarta, Selasa, 18 Agustus 2020. Dalam deklarasi ini sejumlah tokoh juga hadir dan ikut menjadi deklarator maklumat menyelamatkan Indonesia. TEMPO/Muhammad Hidayat

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai ada kecenderungan Presiden Joko Widodo atau Jokowi memakai jurus politik zero enemy di periode kedua ini. Kelompok-kelompok yang berseberangan, ujar Adi, didekati oleh Jokowi. Presiden bahkan tak segan memberikan tanda kehormatan bintang jasa kepada para pengkritiknya, mulai dari Fadli Zon, Fahri Hamzah, hingga Gatot Nurmantyo.

"Ada kecenderungan Jokowi memakai politik zero enemy di periode kedua ini. Terlihat mesra dengan kelompok yang selama ini bersebrangan," ujar Adi saat dihubungi Tempo pada Rabu, 4 November 2020.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan menganugerahkan Bintang Mahaputera kepada bekas Panglima TNI Gatot Nurmantyo saat peringatan Hari Pahlawan 10-11 November mendatang. Sebelumnya, presiden juga memberi tanda kehormatan Bintang Mahaputera Nararya kepada bekas pimpinan DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah saat peringatan HUT RI pada Agustus lalu.

Ketiganya dikenal sangat kencang mengkritik setiap kebijakan-kebijakan Jokowi. Gatot Nurmantyo bahkan ikut mendeklarasikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), yang belakangan kerap mengkritik keras pemerintah.

"Sebagian publik mungkin kaget dengan penghargaan itu karena belakangan ini manuver Gatot kerap bersebrangan dengan pemerintah. Sebagian publik lain mungkin menilai penghargaan ini perkara biasa mengingat Gatot adalah mantan Panglima TNI," ujar Adi.

Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin berharap bintang jasa yang diberikan oleh Jokowi tidak mengendorkan kritik terhadap pemerintah. "Tanda jasa itu hak. Sedangkan mengkritik itu kewajiban karena pemerintah dianggap salah jalan," ujar Ujang.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus