Soal Kabar Reshuffle Kabinet, Mendag M Lutfi: Itu Prerogatif Presiden

Kemarin, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno Laksono juga mengatakan bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Tetapi dia tidak menjelaskan lebih lanjut soal peluang kader partainya yang bisa mengisi jabatan jika ada menteri yang harus diganti.

“Itu keputusan Presiden,” kata dia saat ditemui kemarin.

Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin mengatakan persoalan reshuffle hanya Jokowi dan Tuhan yang mengatahui. Dia menyarankan agar presiden mengganti menteri yang performanya tidak bagus, seperti Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi karena isu minyak goreng.

Namun jika ada menteri yang diganti dari latar belakang partai politik, Ujang menganggap tidak masalah. “Paling digeser ke kementerian lain. Atau kalau pun diganti, itu akan dari kader partai yang sama. Itu pun biasanya atas usulan ketum partainya,” kata Ujang saat dihubungi.

Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengatakan, reshuffle kabinet mesti berdasarkan pada pertimbangan kinerja menteri. Sebab pertimbangan itu rasional dan melihat dari kerja menteri yang bersangkutan.

Tetapi pertimbangan politis reshuffle kabinet pun sulit dihindari, biasanya presiden juga akan mengkalkulasi politik demi menjaga stabilitas pemerintahan. Karyono menuturkan, realitas politik membuat Presiden juga berkompromi dengan berbagai kekuasaan dan partai koalisi.

Baca juga: Jokowi Sebut Reshuffle saat Gerah dengan Impor, Ini Daftar Menteri yang Disentil

FAIZ ZAKI

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini