Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023 resmi dicabut FIFA. Badan sepak bola dunia itu tak menyebut secara pasti alasannya. Namun, salah satu penyebabnya diduga karena pro kontra partisipasi timnas Israel dalam kompetisi ini.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“FIFA telah memutuskan, karena keadaan saat ini, untuk membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah U-20 World Cup 2023,” tulis keterangan FIFA.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Penolakan Indonesia untuk tim Israel dalam laga olahraga bukan hal baru. Pada 1962, Indonesia pernah menjadi tuan rumah Asian Games IV. Presiden Sukarno mengambil keputusan menolak Israel terlibat dalam ajang se-Asia itu. Akibat keputusan tersebut, status keanggotaan Indonesia di Komite Olimpiade Internasional atau IOC ditangguhkan.
Meski baru merintis, di usia 17 tahun kemerdekaannya, Indonesia telah berani menjadi tuan rumah Asian Games. Bahkan, untuk menggelar ajang olahraga paling bergengsi se-Asia itu, Indonesia menyiapkan kompleks olahraga Gelora Bung Karno di Senayan, Jakarta. Hampir semua negara di Asia diundang. Kecuali Israel dan Taiwan.
Sebelum gelaran Asian Games IV, pada kualifikasi Piala Dunia 1958 Indonesia juga menolak keterlibatan Israel. Indonesia kukuh menolak karena kebijakan pro-Arab sebagai bagian dari perlawanan terhadap kolonialisme Israel terhadap Palestina. Alasan yang sama digunakan Sukarno menolak Israel dalam gelaran Asian Games IV.
Asian Games IV pada 1962 sukses digelar di Jakarta. Namun, penolakan Indonesia terhadap Israel dan Taiwan berbuntut panjang. Salah satu pendiri Asian Games sekaligus wakil presiden Federasi Asian Games atau AFG dan anggota IOC, Guru Dutt Sondhi, tak mengakui penyelenggaraan Asian Games di Jakarta. Dia menganggap Indonesia merusak pesta olahraga itu dengan politik.
Pernyataan Sondhi mendapat tanggapan keras masyarakat Indonesia. Pria India tersebut lantas diusir dari Indonesia. Tak hanya itu, massa aksi juga mengobrak-abrik kantor kedutaan India di Jakarta. Kejadian itu dikenal sebagai ‘Peristiwa Sondhi’. Kontroversi Asian Games IV dibahas dalam rapat IOC di Lausanne, Swiss, pada 7 Februari 1963. Hasilnya, keanggotaan Indonesia di IOC ditangguhkan dan dilarang tampil di Olimpiade 1964.
Sanksi ini dapat disebut luar biasa. Itu adalah kali pertama dalam sejarah, IOC menangguhkan salah satu negara anggotanya. Indonesia dianggap melanggar aturan IOC. Pasalnya, Indonesia memasukkan politik ke dalam olahraga selama Asian Games 1962. Hukuman bisa dicabut dengan syarat Indonesia berjanji tak mengulangi kesalahan serupa di masa depan.
Alih-alih minta maaf, pemerintah Indonesia justru berang dengan sanksi IOC. Presiden Sukarno balik menuding IOC main politik karena melarang Republik Rakyat China atau RRC masuk sebagai anggota. Sukarno kemudian menarik Indonesia dari keanggotaan IOC. Presiden Pertama RI ini kemudian mencanangkan Olimpiade tandingan bernama Ganefo yang diikuti negara-negara kekuatan berkembang.
“Sebagai Presiden Republik Indonesia, sebagai Pemimpin Tertinggi Republik Indonesia, sebagai Panglima Besar Revolusi Indonesia, dan sebagai Pemimpin Tertinggi Front Nasional, saya perintahkan Indonesia untuk keluar dari IOC,” ujar Presiden Sukarno dalam pidato di Konferensi Komite Front Nasional, 13 Februari 1963. “Saudara-saudara, selain perintah keluar dari IOC, saya juga memerintahkan: Selenggarakan secepat mungkin Ganefo, the Games of the New Emerging Forces – Asia, Afrika, Amerika Latin, dan negara-negara sosialis.”
Ganefo sukses digelar di Jakarta pada 10 hingga 22 November 1963. Turnamen tandingan Olimpiade itu diikuti 2.700 atlet dari 51 negara, termasuk Palestina, dengan RRC keluar sebagai pemenang. Ganefo kedua digelar di Phnom Penh, Kamboja pada 1967 dan diikuti 17 negara Asia. Sayangnya pesta olahraga negara-negara berkembang ini kolaps pada 1970 dan hanya tinggal sejarah. Indonesia kembali bergabung menjadi anggota IOC setelah Presiden Sukarno lengser.
Pada 2022, Timnas Israel lolos ke putaran final ajang Piala Dunia U-20 2023.Namun, kasak-kusuk penolakan terhadap kedatangan Israel ke Indonesia sebagai tuan rumah santer berembus setelah Gubernur Bali Wayan Koster terang-terangan menolak kedatangan timnas Israel, pada 14 Maret 2023.
Wacana kian santer mencuat mendekati jadwal undian. Sejumlah pemimpin daerah seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan berbagai organisasi masyarakat atau ormas antara lain KNPI, Mer-C, PKS, PDIP, Aliansi Solo Raya dan lainnya termasuk menolak kedatangan tim tersebut.
Menurut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, sikap penolakan timnas Israel bermain di Piala Dunia U-20 itu, memiliki landasan kuat secara konstitusi dan juga historis. Di mana, suara menolak kehadiran Israel adalah suara kemanusiaan, bukan kehendak politis. "Kesadaran sejarah juga harus terus diperkuat. Untuk diingat, Stadion Gelora Bung Karno (GBK) lahir sebagai penolakan terhadap Israel," ujarnya, beralasan.
Belakangan FIFA mengambil keputusan pembatalan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023. Keputusan diambil usai Presiden FIFA Gianni Infantino dan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Erick Thohir mengadakan pertemuan di Doha, Qatar. Dengan pencoretan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 ini, mimpi bisa melihat tim nasional bermain di ajang tersebut di Tanah Air harus terkubur.
HENDRIK KHOIRUL MUHID I SDA
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
Foto 
