Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh menanggapi perombakan kabinet atau resuffle kabinet yang dilakukan Presiden Joko Widodo. Salah satunya, pelantikan Budi Arie Setiadi menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika menggantikan Johnny G Plate yang merupakan kader NasDem. Adapun Budi merupakan Ketua Umum Projo.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Surya mengatakan resuffle kabinet merupakan hak prerogatif Jokowi selaku Presiden RI. Kata Surya, NasDem konsisten menghormati keputusan orang nomor satu di Indonesia itu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
"Presiden bisa menentukan, mau pagi mau siang mau sore, mau jalan terus mau resuffle, mau pilih siapa saja, dan itu memang mamang diatur konstitusi, bukan ngada-ngada," kata Surya saat ditemui di Tower Caffe, Selasa, 18 Juli 2023.
Surya juga mengatakan bahwa tidak ada yang dipermasalahkan kursi NasDem di kabinet berkurang.
"NasDem lebih berkepentingan pada success story daripada roda administratif pemerintahan yang dia usung. Partai ini bukan yang baru datang tiba-tiba mendukung presiden Jokowi," kata dia.
Surya menilai esensi prioritas NasDem di kabinet pemerintahan ini sering dilihat dari faktor-faktor luar.
"Pendekatan legalistik formalnya, kebutuhan-kebutuhan portofolionya semata-mata," katanya.
Konsisten dukung pemerintahan Jokowi
Surya menegaskan NasDem akan mendukung Presiden Jokowi hingga masa pemerintahannya berakhir meskipun jatah di kabinet berkurang.
"Jadi kita katakan mau mendukung Presiden Jokowi sampai akhir masa jabatannya, kita ditertawai," kata dia.
"Aneh ini katanya. Mau didukung. Tapi bagaimana ya. Kenapa dia mau berkoalisi dengan partai di luar pemerintahan?," ucap Surya.
Menurut Surya, saat ini kematangan berdemokrasi di Indonesia masih belajar sambil berjalan. Namun pada intinya, ia menyebut NasDem punya nilai komitmen bahwa semua harus terjaga.
"Pilihan boleh bebeda. Toh presiden Jokowi gak bisa terpilih lagi ke tiga kalinya. Kalau ada Mahkamah Konstitusi memungkinkan, ya ngapain susah-susah mencari presiden yang lain. Jokowi aja. Konstitusi kita gak memungkinkan ini," kata dia.
Surya juga mengatakan perbedaan pemikiran NasDem belum diterima sepenuhnya dan ada kesalahpahaman. Bahkan, kata dia, sampai ada permintaan NasDem untuk keluar dari kabinet.
"Nah itu bagian risiko yang harus diterima NasDem," kata Surya.
Foto 
