Tahun Knop Lewat, Alhamdullilah

BANYAK peristiwa penting terjadi sebelum Presiden Soeharto membawakan pidato RAPBN 1980/1981 di sidang paripurna DPR Senin pagi lalu. Di hadapan ekonomi dunia yang masih penuh ketidak-pastian, setelah serangkaian kenaikan harga minyak, wajah ekonomi Indonesia nampak tak semuram tahun lalu tahun Kenop. Sebaliknya, RAPBN yang dikemukakan Presiden 7 Januari itu banyak mencatat kemajuan ekonomi. Naiknya tak kepalang tanggung, sampai 52,2% dibanding APBN 1979/1980, menjadi Rp 10.556,9 milyar. Unsur yang paling penting di balik kenaikan yang cukup besar itu, seperti sudah diduga, datang dari penerimaan minyak. Harga minyak, primadona setiap RAPBN, telah naik 7 kali selama 1979. Kalau kenaikan terakhir per 1 Januari lalu dimasukkan, maka harga minyak sejak awal tahun lalu itu telah meningkat lebih 100%. Penerimaan dari minyak diperkirakan akan meliputi 71% dari seluruh penerimaan dalam negeri, dibanding 61% pada APBN sebelumnya. Adapun penerimaan dalam negeri ditaksir akan naik RI 3.614,8 milyar menjadi Rp 9.055,3 milyar. Akan tetapi dari kenaikan itu sekitar Rp 3.085 milyar atau 84% berasal dari kenaikan penerimaan minyah juga. Was-was Penerimaan dari sektor minyak sendiri akan meningkat 92,2% menjadi Rp 6.430,1 milyar. Suatu perkiraan yang konservatif, atau dalam kata-kata Menteri Pertambangan dan Energi Subroto "amat berhati-hati." Sama halnya dengan tahun lalu kali inipun tingkat kenaikan harga minyak diperkirakan cuma di seputar 10% dari harga terakhir yang US$ 27,50 per barrel. Selain asumsi kenaikan harga yang 10% itu, konsumsi BBM di dalam negeri diperkirakan naik 12%. Atas dasar asumsi itu dan akan adanya penyesuaian harga BBM pada tahun anggaran 1980/1981, maka subsidi BBM itu diperkirakan akan mencapai Rp 828,3 milyar. Dengan kata lain 41% lebih tinggi dari jumlah subsidi BBM dalam APBN 1979/1980. Menurut Nota Keuangan RAPBN 1980/1981, andaikata harga BBM itu tak dinaikkan, maka jumlah subsidi BBM akan menelan Rp 1.247,7 milyar. Agaknya, menggelembungnya angka angka subsidi itulah yang membuat Menteri Keuangan Ali Wardhana merasa waswas. Seusai pidato Presiden, Ali Wardhana berkata "Untuk pertama kalinya dalam sejarah RAPBN selama 15 tahun ini, subsidi BBM melebihi pencicilan hutang-hutang luar negeri." Pos bunga dan cicilan hutang luar negeri naik dengan 24,7%, menjadi Rp 745,3 milyar. Sekalipun ditambah bunga dan cicilan hutang dalam negeri yang meningkat dari Rp 9,2 milyar menjadi Rp 25 milyar, toh subsidi untuk BBM itu masih lebih tinggi. Penyesuaian harga BBM bisa merupakan masalah yang pelik. Di satu pihak memang sulit untuk mempertahankan harga BBM pada tingkat sekarang di saat harga minyak itu sendiri sudah meningkat 88,2% dalam setahun. Di lain pihak pemerintah tentu akan bertindak hati-hati sekali sebelum memutuskan menaikkan harga BBM tahun anggaran mendatang merupakan tahun menjelang Pemilu. Tapi yang amat menarik di samping penerimaan minyak, adalah pajak ekspor. Pos tersebut membubung dengan 110,7%, dari Rp 172,8 milyar dalam APBN 1979/1980, menjadi Rp 364,1 milyar dalam RAPBN sekarang. Beberapa pengamat beranggapan ini merupakan indikasi jenis bahan ekspor yang kena pajak akan diperluas, atau mungkin juga tarip pajaknya itu sendiri akan dinaikkan. Mungkin pemerintah merasa perangsang untuk ekspor sudah cukup diberikan sejak Kenop-15, dan sekarang ekspor sudah memiliki landasan yang cukup kokoh, hingga beberapa keringanan sudah bisa ditarik kembali. Kalau dilihat dari perkembangan nilai ekspor kayu gelondongan, peningkatannya cukup keras, mencapai 81,8%. Yaitu dari US$ 669,9 juta pada Januari-September 1978, menjadi US$ 1.217,7 juta pada periode yang sama tahun berikutnya. Sayangnya, meroketnya nilai ekspor kayu itu tak disertai dengan penurunan areal yang ditebang. Volume ekspor kayu gelondongan itu selama Januari-September 1978 mencapai 11.516. 600 ton, tapi dalam periode sama tahun 1979 menjadi 11.823.400 ton, naik 2,7%. Jan de Koning Dunia usaha tak terlewatkan. Selama 1979 berbagai tarif pajak perseroan dan pajak penjualan diturunkan. Demikian pula selama rencana anggaran yang baru ini. Maka jumlah wajib pajak perseroan, yang di akhir 1979 tercatat, sebanyak 34.000 perusahaan diharapkan bisa bertambah dengan adanya berbagai keringanan itu. Atas dasar harapan itulah pemerintah optimis pajak perseroan akan naik 44,3% menjadi Rp 329 milyar. Semua pos penerimaan boleh dibilang baik. Kecuali pajak penjualan yang turun 9,1% menjadi Rp 251,8 milyar. Tapi pajak pendapatan yang tarifnya diturunkan setiap tahun, kali ini akan naik 20% menjadi Rp 174,1 milyar. Bagaimana dengan penerimaan pembangunan yang seluruhnya berasal dari bantuan luar negeri? Ternyata tak banyak berbeda dengan yang dicapai dalam APBN 1979/1980, yakni Rp 1.501,6 milyar. Kalau Ketua IGGI Jan de Koning jadi ke Indonesia minggu ini, dia pasti akan gembira. Penerimaan bantuan luar negeri sebagai bagian penerimaan dalam negeri yang cukup besar, ternyata turun dari 22% pada APBN 1979/1980 menjadi 14% saja. Kekurangannya pasti akan diimbangi dengan uang yang diterima dari ekspor minyak. Patut dicatat dari anggaran pembangunan yang Rp 5.027,7 milyar itu, sejumlah 70,1% akan berasal dari tabungan pemerintah sendiri. Yaitu sisa penerimaan pemerintah dari dalam negeri setelah digunakan untuk belanja rutin. Bagian ini adalah jumlah yang paling tinggi sejak APBN 1974/1975 lalu. Gemuruh Bisa dimengerti kalau Ketua DPR Daryatmo tersenyum lebar ketika Presiden sampai pada puncak acara pidatonya: tentang gaji pegawai negeri Ketua DPR telah dihimbau agar itu dinaikkan. Dalam pidato yang 56 halaman dan memakan 2 jam, Presiden di depan hampir 400 anggota DPR dan undangan mengumumkan "permintaan Ketua DPR dikabulkan." Dan tepuk tangan pun bergemuruh ketika Presiden menyatakan gaji pegawai negeri dan pensiun akan dinaikkan sebanyak 50% menjadi Rp 1.503,4 milyar. Dibanding APBN 1979/1980, pengeluaran untuk gaji dan pensiun ini naik Rp 501 milyar. Kalau dipukul rata, itu berarti kenaikan sekitar Rp 16.000 sebulan untuk setiap pegawai negeri. Kenaikan yang menyolok pada pcngeluaran rutin juga terlihat pada subsidi pangan, yang diperkirakan naik 107%, menjadi Rp 169,7 milyar. Ini menunjukkan bukan saja impor beras masih terus diperlukan pada tingkatnya sekarang ini. Tapi juga menunjukkan harga beras di luar negeri terus meningkat, akibat inflasi dunia, dan berkurangnya persediaan. Dalam pengeluaran rutin ini juga tercatat pengeluaran untuk Pemilu yang disediakan Rp 16,5 milyar. Pengeluaran pembangunan yang dibiayai oleh tabungan pemerintah sendiri pada RAPBN 1980/'81 ternyata mempunyai skala prioritas yang sedikit lain dengan APBN sebelumnya. Kali ini sektor pendidikan yang memperoleh anggaran Rp 525 milyar atau 15% dari seluruh anggaran pembangunan merupakan sektor yang mendapat prioritas, disusul sektor pertanian (14%), lalu sektor perhubungan dan pariwisata (11%). Sektor yang mendapat prioritas bantuan proyek dari luar negeri adalah perhubungan dan pariwisata (21,7%), pertambangan dan energi (21,2%), pertanian dan pengairan (15,5%) dan sektor industri (13,3%). Sektor tenaga kerja dan transmigrasi hanya mendapat anggaran Rp 30 milyar atau hanya 2% dari seluruh bantuan proyek luar negeri. Padahal transmigrasi kini dianggap sebagai hal yang paling kritis yang bisa menentukan pemerataan penduduk dan kemakmuran.