Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua tim transisi pemerintahan baru Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Ima Mahdiah, mengatakan penundaan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 berimbas pada implementasi sejumlah program. Menurut dia, realisasi kebijakan di awal masa jabatan Pramono Anung dan Rano Karno akan sedikit terlambat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Terkait dengan penundaan pelantikan, kami tentu menyayangkan keputusan ini. Akan ada keterlambatan dalam realisasi kebijakan di masa awal pemerintahan " kata Ima saat dihubungi Tempo pada Sabtu, 1 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jakarta ini menilai pelantikan yang mendekati momen Ramadan juga menjadi tantangan bagi Pramono-Rano. Pasalnya, awal masa jabatan akan padat dengan upaya realisasi program.
Namun Ima mengatakan tetap menghormati keputusan pemerintah terkait penundaan pelatikan kepala daerah. Menurut dia, tim transisi akan tetap memastikan Pramono-Rano bisa langsung bekerja efektif di hari pertama usai dilantik.
"Persiapan tim transisi tetap berjalan dengan baik," ujar dia.
Mulanya, DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyepakati jadwal pelantikan kepala daerah gelombang pertama pada 6 Februari 2025. Kesepakatan tersebut merupakan hasil rapat kelima pihak di DPR, Rabu, 23 Januari lalu.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa alasan penundaan pelantikan tersebut karena MK memajukan jadwal pembacaan putusan sela atau dismissal permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah 2024. Karena itu, pemerintah menunggu pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu.
“Kita secepat mungkin akan melakukan pelantikan (dengan jadwal baru),” kata Tito dalam konferensi pers di kompleks Kementerian Dalam Negeri, Jumat, 31 Januari 2025.
Mengenai penundaan ini, Pramono mengatakan kesiapannya menerima putusan pemerintah. “Sepenuhnya kewenangan oleh pemerintah pusat mau kapanpun dilantik saya monggo,” kata Pramono usai syukuran kemenangan Pilkada Jakarta di Jimbaran Resto, Ancol, pada Jumat, 31 Januari 2025.
Pramono tidak ambil pusing penundaan eksekusi program imbas dari pelantikan yang diundur. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menekankan yang paling penting dirinya dan tim memiliki hampir 40 program untuk kerja 100 hari pemerintahannya.
Oyuk Ivani Siagian dan Daniel A Fajri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Foto 
