Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto menyoroti biaya pembongkaran pagar laut sepanjang 30 kilometer di perairan Tangerang, Banten. Menurut dia, dalang pemagaran harus mengganti biaya pembongkaran pagar bambu tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pilihan editor: PKS Dorong Pembentukan Pansus untuk Usut Tuntas Kasus Pagar Laut
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Pak Menteri KKP, kami minta agar siapa pun manti yang bersalah, yang ditemukan bersalah, yang melanggar hukum ini harus mengganti biaya yang sudah dikeluarkan," kata Titiek usai rapat bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis, 23 Januari 2025.
Menurut Politikus Partai Gerindra ini, KKP tidak hanya cukup melakukan pembongkaran saja. Titiek pun mendesak Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono untuk segera mengumumkan siapa dalang dari pemagaran tersebut. "Karena masyarakat menunggu ini siapa (dalangnya)," kata dia.
Titiek memperkirakan ada biaya yang cukup besar untuk membongkar pagar ini. Namun belum ada perhitungan pastinya. Pembongkaran pagar laut dilakukan oleh KKP, TNI Angkatan Laut, bersama sejumlah instansi lain.
Menteri KKP sebelumnya menyatakan biaya pembongkaran pagar laut saat ini masih berasal dari dana gotong royong. “Ini masih gotong royong ya untuk dananya,” ujar Trenggono dalam konferensi pers di Pantai Tanjung Pasir, Rabu, 22 Januari 2025.
Dia tak menyebutkan secara spesifik mengenai nominal dana gotong royong pembongkaran pagar laut tersebut. Trenggono mengatakan dana gotong royong ini berasal dari berbagai instansi, termasuk juga masyarakat sekitar. “Ya, masyarakat juga terlibat (dalam dana gotong royong ini),” kata dia.
Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama I Made Wira Hady mengatakan masing-masing pihak secara swadaya mengeluarkan biaya operasional untuk melakukan pembongkaran pagar laut.
"Ada (anggaran) masing-masing. KKP punya pakai KKP, AL pakai punya AL," kata Wira kepada Tempo sebelum acara pembongkaran pagar laut, Rabu pagi.
Menurut Wira, nantinya akan ada informasi jika proses pembongkaran sudah selesai. "Belum, belum (informasi soal anggaran)," ujar dia.
Pilihan editor: PKS Dorong Pembentukan Pansus untuk Usut Tuntas Kasus Pagar Laut
Foto 
