Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Gema Perjuangan Maharani Nusantara (GPMN) Jawa Timur Marsiswo Dirgantoro menyangkal aksi corat-coret di baliho Ketua DPR Puan Maharani di Blitar dan Surabaya merupakan setingan. Menurut dia, jika hal itu setingan, tidak mungkin kasusnya dilaporkan ke polisi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Kenyataannya teman-teman pengurus PDI Perjuangan melaporkan vandalisme itu ke polisi,” kata Marsiswo, Selasa, 10 Agustus 2021. Menurut Marsiswo, pihak relawan menyerahkan kasus itu ke polisi. Bila dinilai ada pelanggaran hukum, ia meminta polisi memproses pelakunya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Relawan, kata dia, berkoordinasi dengan pengurus struktural PDI Perjuangan untuk urusan tersebut. “Wajar kalau PDIP melapor ke polisi, karena kan di baliho yang dirusak itu terdapat gambar simbol partai,” katanya.
Marsiswo mengaku heran mengapa sasaran aksi vandalisme hanya pada baliho Puan. Padahal baliho beberapa politikus yang disebut-sebut punya peluang maju sebagai calon presiden pada pemilu 2024, juga betebaran di mana-mana. “Kenapa kok baliho Mbak Puan, nah ini yang saya belum tahu,” katanya.
Marsiswo mengklaim pemasangan baliho Puan di wilayah Jawa Timur berawal dari ide GPMN. Mereka melihat elektabilitas Puan dalam berbagai survei masih rendah, sehingga perlu diperkenalkan secara masif ke khalayak. Namun tim relawan tidak menggunakan kata-kata pencapresan dalam baliho, melainkan anjuran untuk mematuhi protokol Covid-19. “Menurut kami, sosialisasi melalui baliho masih efektif,” katanya.
Pada 26 Juli 2021 Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat PDIP Surabaya melaporkan perusakan baliho Puan ke polisi. Mereka menemukan perusakan baliho terjadi setidaknya di delapan lokasi, yaitu di Jalan Wiratno, Jalan Karangasem, Jalan Mulyosari, Jalan Kalisari, Jalan Ir. Sukarno, Jalan Ngagel dan Jalan Kenjeran. Baliho-baliho itu dicorat-coret menggunakan cat semprot, beberapa di antaranya berisi kata-kata kotor.
Wakil Ketua PDI Perjuangan Surabaya Eusebius Purwadi mengatakan belum tahu kelanjutan laporan tersebut. Menurut Purwadi, pada Kamis, 12 Agustus 2021, ia akan ke Polrestabes Surabaya untuk menanyakan perkembangan laporan. “Kamis saya ke Polrestabes,” katanya.
Selain di Surabaya, pencoretan baliho Puan Maharani juga terjadi di depan sekretariat PDI Perjuangan Kabupaten Blitar. Baliho Puan dicorat-coret dengan kata-kata Open BO. Polres Blitar pun turun tangan menyelidiki kasus itu. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur juga membantu penyelidikan.
Ipar Haji Isam mundur dari DPR dan PDIP
Anggota DPR dari daerah pemilihan Kalimantan Selatan II, Sulaiman Umar, mengajukan pengunduran diri dari keanggotaan DPR. Bersamaan dengan itu, Sulaiman juga mundur dari keanggotaannya di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pengunduran diri adik ipar pengusaha batu bara asal Kalsel, Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam itu terungkap dari suratnya kepada DPP PDIP yang salinannya diperoleh Tempo.
"Bersama ini, saya, dr. H. Sulaiman Umar, anggota DPR RI dengan Nomor Anggota A247 serta kader PDI Perjuangan, dengan ini menyatakan mengundurkan diri sebagai anggota DPR RI dan kader PDI Perjuangan," demikian bunyi awal surat tersebut, dikutip Selasa, 10 Agustus 2021.
Pengunduran diri Sulaiman ini dibenarkan oleh Ketua DPD PDIP Kalimantan Selatan Mardani H. Maming. Menurut dia, Sulaiman sudah mengirim semua surat pengunduran diri ke DPP PDI Perjuangan. Pengurus pusatlah yang akan mengambil keputusan ihwal permohonan Sulaiman itu.
Menurut Mardani, pengunduran diri tersebut merupakan keputusan Sulaiman secara pribadi tanpa ada paksaan. "Dia mau konsentrasi sama bisnis rumah sakitnya. Hal ini biasa dalam politik. Saya saja mundur jadi bupati karena mau maju Ketua Umum BPP Hipmi," kata Mardani kepada Tempo, Selasa, 10 Agustus 2021.
Mardani membantah pengunduran diri Sulaiman ini ekses Pilkada Tanah Bumbu 2020. Ketika itu, Sulaiman mendukung pasangan calon yang berbeda dari PDIP, yakni Zairullah Azhar-Muhammad Rusli. Sedangkan PDIP menyokong Syafruddin H. Maming-Alpiya Rakhman.
Mardani mengatakan DPP PDIP sudah menegur kader yang mendukung calon lain di pilkada. "Tidak ada kalau masalah itu, urusan pilkada sudah selesai," ujarnya.
Dalam layang tertanggal 28 Juli 2021 itu, Sulaiman menyatakan ada banyak kegiatan di bidang kesehatan dan pengelolaan rumah sakit yang tak bisa dia tinggalkan saat ini. Sulaiman merupakan seorang dokter yang juga menjabat Direktur Rumah Sakit Marina Permata di Batulicin, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.
Menurut Sulaiman, ia diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang kesehatan secara langsung dengan optimal, di luar fungsi dan tugasnya sebagai anggota DPR dan kader partai. Dia pun merasa tak mampu menjalankan tugas anggota DPR, kader partai, dan pengelolaan RS itu secara maksimal dalam waktu bersamaan.
"Saya mohon dengan hormat agar DPP PDI Perjuangan dapat memproses pengunduran diri saya sesuai dengan AD ART partai serta mengajukan pengusulan pemberhentian antarwaktu anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan kepada pimpinan DPR RI," tulis Sulaiman.
Sulaiman tak menjawab konfirmasi Tempo ihwal pengunduran dirinya. Dia tak merespons panggilan telepon, adapun pesan ke nomor Whatsapp-nya hanya menunjukkan dua centang biru. Namun di akun Instagramnya, @sulaiman_umar_siddiq, Sulaiman juga menuliskan pengunduran diri tersebut. Wakil Sekretaris Jenderal PDIP yang juga Ketua Fraksi PDIP DPR RI, Utut Adianto, juga belum merespons konfirmasi dari Tempo.
Demikian dua berita nasional yang mendapat perhatian dari pembaca, yakni soal baliho Puan Maharani dan pengunduran diri Sulaiman Umar sebagai anggota DPR dan kader PDIP.
BUDIARTI UTAMI PUTRI | KUKUH S WIBOWO
Foto 
