Wakil Ketua Komisi I DPR Tak Ingin Terburu-buru Bahas Revisi UU Penyiaran

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno Laksono mengatakan revisi UU Penyiaran baru akan dibahas kembali setelah masa reses atau pada masa sidang ketiga 2024-2025. Menurut dia, komisi yang membidangi penyiaran ini tidak ingin terburu-buru membahas undang-undang tersebut.

"Kami terus belanja masalah sembari membuat satu formulasi yang bisa diterima dan bermanfaat," kata Dave saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu, 19 Maret 2025.

Politikus Partai Golkar ini berharap revisi Undang-Undang Penyiaran bisa berdampak jangka panjang. Dia tidak ingin pengaturan yang dirumuskan kurang mendalam sehingga berpotensi direvisi kembali dalam waktu dekat. "Saya enggak mau membuat target terlebih dahulu," kata dia.

Sebelumnya, Komisi I menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum bersama Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara pada Senin, 10 Maret 2025. Ada sejumlah masukan yang ditampung, salah satunya permintaan dari Direktur Utama LKBN Antara Akhmad Munir agar arah transformasi revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran harus menjamin kebebasan pers.

Selain dengan LKBN Antara, Komisi I juga telah mengundang menterian Komunikasi dan Digital untuk membahas regulasi penyiaran. Dave sebelumnya mengatakan revisi UU Penyiaran saat ini diharapkan tetap dimanfaatkan hingga 50 tahun mendatang.