Wapres Gibran Beri Pesan Ini jika Ada Kegiatan Ibadah dan Perayaan Natal Dipersulit

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berpesan kepada pengurus baru Pemuda Katolik dan jajaran petinggi Konferensi Wali Gereja (KWI) agar mereka segera melapor apabila kegiatan ibadah dan perayaan Natal dipersulit.

Wapres juga mempersilakan Ketua Umum PP Pemuda Katolik Stefanus Asat Gusma langsung melapor kepadanya melalui pesan WhatsApp atau telepon jika hal itu terjadi.

“Saya juga pesan ini ke Mas Gusma, jika ada yang dipersulit saat menjalankan Misa Natal dan perayaan Natal, segera laporkan ke kepolisian, TNI, pemerintah daerah, atau bisa langsung ke saya, di situ ada nomor handphone, bisa langsung di-WA atau ditelepon,” kata Gibran dalam acara pelantikan Pengurus Pusat Pemuda Katolik Periode 2024–2027 di Gedung KWI, Jakarta, Selasa, 17 Desember 2024.

Gibran mengatakan Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas persiapan Natal dan tahun baru telah menekankan kepada jajarannya dan Presiden ingin masyarakat dapat menjalankan ibadah Natal dan merayakan Tahun Baru 2025 dengan aman, nyaman, dan penuh suka cita.

Wapres juga menegaskan komitmennya mewujudkan Natal dan tahun baru yang aman dan nyaman. “Komitmen saya tidak berubah, sama seperti waktu saya masih jadi wali kota. Tiga tahun lebih di Solo tantangannya juga luar biasa. Kami membuat perayaan Natal, memasang ornamen Natal, pohon Natal,” kata Wapres.

Pada kesempatan itu, Gibran juga menekankan Indonesia sebagai negara yang dianugerahi keberagaman. “Perbedaan itu adalah kekuatan kita. Perbedaan itu adalah warna-warni indah kita. Bhinneka Tunggal Ika adalah warisan luhur para pendiri bangsa yang harus kita rawat dan jaga, dan perkuat bersama,” tuturnya.

Gibran juga menyampaikan kembali pesan Paus Fransiskus saat berkunjung ke Indonesia. Wapres menuturkan Paus Fransiskus saat itu mendoakan agar masyarakat Indonesia terus tumbuh dalam keimanan, persaudaraan, dan kasih sayang.

Presiden Dijadwalkan Hadiri Puncak Perayaan Natal

Adapun Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri puncak perayaan Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pada 28 Desember 2024.

Panitia Natal Nasional 2024 dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa, menyebutkan agenda itu akan melibatkan para tokoh lintas agama serta lebih dari 12 ribu umat kristiani dari seluruh Indonesia.

Ketua Panitia Natal Nasional 2024 Thomas Djiwandono telah bertemu dengan Ketua Presidium Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Mgr. Antonius Subianto Bunjamin, pada Selasa untuk membahas persiapan perayaan Natal Nasional 2024.

“Pertemuan ini menekankan kesiapan teknis dan refleksi mendalam guna menjadikan perayaan Natal tahun ini lebih bermakna dan bermanfaat bagi seluruh umat,” kata dia.

Dalam pertemuan ini, Thomas yang juga menjabat Wakil Menteri Keuangan menyampaikan rangkaian persiapan, termasuk kegiatan bakti sosial yang telah dilaksanakan. Salah satu aksi bakti sosial digelar di Muaragembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahad, 15 Desember 2024, sebagai momen penting dalam memperkuat semangat persaudaraan sejati, bela rasa, dan kepedulian terhadap ekologi, selaras dengan pesan Paus Fransiskus.

“Muara Gembong adalah daerah yang setiap tahunnya dilanda banjir rob. Kehadiran kita di sana diharapkan mampu membawa kepedulian nyata dan semangat berbagi,” ujar Thomas.

Ketua Presidium Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Mgr. Antonius Subianto Bunjamin, menekankan pentingnya penghayatan tema Natal tahun ini yang menyoroti Betlehem sebagai simbol harapan, keadilan, dan kesejahteraan.

“Kita menuju Betlehem tidak hanya dalam arti teologis, tetapi juga sebagai simbol harapan baru untuk bangsa Indonesia. Terlebih dalam pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto, kita berharap Natal ini membawa semangat persaudaraan lintas agama dan keadilan sosial,” ujarnya.

Selain itu, perayaan Natal Nasional 2024 diharapkan tidak sekadar menjadi seremoni, melainkan momentum refleksi spiritual dan solidaritas sosial.

ANTARA

Pilihan editor: Menteri Hukum Beri Alasan Indonesia Memerlukan UU Amnesti hingga UU Rehabilitasi