Yang Perlu Diketahui dari Utut Adianto, Ketua Panja Revisi UU TNI

Kariernya di dunia catur terus menanjak. Pada usia 17 tahun 3 bulan, ia mencetak rekor sebagai juara nasional termuda. Di usia 21 tahun, Utut meraih gelar Grandmaster Internasional setelah tampil gemilang di Olimpiade Catur Dubai 1986 dan menjuarai Turnamen Catur Internasional di San Francisco. Ia juga pernah mencapai peringkat ELO rating di atas 2600, menjadikannya salah satu pecatur terbaik Indonesia di kancah global.

Selain berkompetisi, Utut juga aktif dalam organisasi catur. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Umum PB Percasi, Vice President Grandmaster Council, dan anggota Council of FIDE. Hingga kini, ia tetap berperan dalam pengembangan olahraga catur di Indonesia.

Sebagai atlet, Utut telah menerima berbagai penghargaan, termasuk Bintang Maha Putra Adhi Pradana dari Presiden RI pada 2012 dan PIN Emas dari Kemenpora pada 2011. Ia juga pernah dianugerahi Parama Krida Pratama dan Olahragawan Terbaik oleh Kemenpora pada 1995.

Pendidikan dan Awal Karier di Politik

Utut menempuh pendidikan dasar hingga menengah di Jakarta sebelum melanjutkan kuliah di Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Padjadjaran. Lulus pada 1989, ia sempat terjun ke dunia bisnis dengan menduduki berbagai posisi di PT Ekatama Putra Perkasa dan PT Japfa Comfeed.

Karier politiknya dimulai ketika ia bergabung dengan PDIP. Pada 2008, ia dipercaya menjadi Ketua DPP Taruna Merah Putih, organisasi sayap pemuda PDIP. Dari sana, kiprahnya semakin luas hingga akhirnya melangkah ke Senayan.

Karier di DPR

Pada 2009, Utut terpilih sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Tengah VII. Ia ditempatkan di Komisi X yang membidangi pendidikan, olahraga, dan pariwisata. Pada periode berikutnya, ia kembali duduk di DPR dan menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi X.

Pada 2014, ia mendapat posisi strategis sebagai Ketua Fraksi PDIP menggantikan Puan Maharani yang ditunjuk sebagai Menteri Koordinator PMK. Pada 2018, Utut ditunjuk menjadi Wakil Ketua DPR RI setelah revisi UU MD3 membuka tambahan kursi pimpinan. Saat ini, ia masih menjabat sebagai Ketua Fraksi PDIP di DPR RI. 

Pada pembahasan RUU TNI ini ia juga ditunjuk sebagai Ketua dari Panitia Kerja (Panja) yang telah selesai menggelar pembahasan tingkat I revisi Undang-Undang TNI antara Komisi I DPR RI bersama pemerintah yang digelar pada 18 Maret 2025. Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi sepakat membawa revisi UU TNI ke rapat paripurna, meski dengan sejumlah catatan. Rapat paripurna terkait pembahasan RUU ini dikabarkan akan digelar pada Kamis, 20 Februari 2025. 

Kontroversi di Dewan Kolonel

Nama Utut sempat mencuat menjelang Pilpres 2024 karena keterlibatannya dalam Dewan Kolonel, kelompok internal di Fraksi PDIP yang mendukung Puan Maharani sebagai calon presiden. Bersama Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, Utut disebut sebagai "jenderal" dalam kelompok tersebut. Dewan Kolonel diklaim sebagai wadah diskusi untuk merancang strategi pemenangan Puan. 

Ni Kadek Trisna Cintya Dewi, Hendrik Khoirul Muhid, dan Novali Panji Nugroho berkontribusi dalam penulisan artikel ini. 

Pilihan Editor: Revisi UU TNI Siap Disahkan di Rapat Paripurna