<font size=1 color=#FF9900>PENGHARGAAN</font><br />Mardiyanto

MENTERI Dalam Negeri Mardiyanto mendapat penghargaan UNS Award dari Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah. Lencana dan piagam penghargaan itu diberikan Rektor UNS M. Syamsulhadi dalam sidang senat terbuka Dies Natalis UNS ke-33, Rabu pekan lalu.

Mardiyanto dinilai memiliki kinerja baik selama menjabat Gubernur Jawa Tengah dan memiliki sumbangan besar bagi kemajuan universitas tersebut. Salah satunya memberi kesempatan bagi UNS untuk terlibat dalam pengembangan Pusat Terminal Agrobisnis Soropadan.

Griselda Raisa Susanto

UNIVERSITAS Katolik Parahyangan memberikan penghargaan kepada Griselda Raisa Susanto, mahasiswanya yang berhasil meraih gelar Outstanding Delegation dalam Harvard National Model United Nation di Boston, Amerika Serikat, 12-15 Februari lalu. Ini kompetisi tahunan simulasi sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa. Penghargaan itu diberikan Senin pekan ini di Gedung Serbaguna Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Prestasi Griselda dalam ajang itu dinilai membanggakan, karena untuk pertama kalinya penghargaan tersebut diterima delegasi Indonesia, bahkan Asia Tenggara. Mahasiswa angkatan 2006 itu juga berhasil meraih prestasi sebagai runner-up kedua dalam Best Business English Speaker in Asia, yang diselenggarakan Universitas Cambridge di Singapura akhir Februari lalu.

PELANTIKAN
Darmono dan Hamzah Tedja

JAKSA Agung Hendarman Supandji melantik Darmono sebagai Jaksa Agung Muda Pembinaan dan Hamzah Tedja sebagai Jaksa Agung Muda Pengawasan. Pelantikan digelar di Sasana Baharuddin Lopa, Kejaksaan Agung, Kamis pekan lalu.

Darmono sebelumnya menjabat Jaksa Agung Muda Pengawasan. Dia menggantikan Parnomo yang memasuki masa pensiun sejak 1 Desember lalu. Sedangkan Hamzah sebelumnya menjabat sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan.

---

”Selama political will absen, problem semacam ini akan terus menumpuk. Tidak akan ada penyelesaiannya.”
Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan di Jakarta, Rabu pekan lalu, menyatakan terkatung-katungnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu karena ketiadaan dukungan pemerintah.

”Kami tidak pernah bubar, tapi kami memang sudah selesai.”
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Jakarta, Kamis pekan lalu, membantah koalisi kebangsaan yang menyatukan PDIP dan Partai Golkar pada Pemilu 2004 sudah bubar.