Banjir Jakarta dan Uang Pensiunan

Penjelasan Taspen

MENINDAKLANJUTI keluhan Bapak Hendy Ubro Pranoto dalam rubrik Surat di Tempo edisi 24 Februari-1 Maret 2020, kami sampaikan hal-hal penting berikut ini.

1. Bapak Hendy Ubro Pranoto dipensiunkan terhitung 1 April 2013 melalui Keputusan Presiden Nomor 34/K Tahun 2013 tertanggal 11 April 2013 dan gaji aktif dihentikan berdasarkan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Nomor 112/SKPP/2013 tertanggal 13 Mei 2013. Terdapat tunjangan istri dan dua anak.
2. Bapak Hendy mempunyai istri yang juga pegawai negeri sipil bernama Ibu Sopiah yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi antara data pensiun PT Taspen (Persero) dan data aktif PNS pemerintah kabupaten/kota seluruh Indonesia oleh SVP Kepesertaan PT Taspen (Persero)) melalui surat nomor SRT-985/F/122019 tertanggal 12 Desember 2019 perihal data tunjuk silang dan saling menunjang, terdapat penerima uang pensiun dengan pasangannya sebagai peserta aktif aparatur sipil negara saling menunjang tunjangan suami/istri/anak, termasuk Bapak Hendy dengan pasangannya yang PNS aktif, yaitu Ibu Sopiah.
4. Berdasarkan poin ketiga tersebut, PT Taspen Lubuklinggau mengecek data yang dimaksud dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait. Hasil yang didapatkan:

• Pada 1 Maret 2016, Ibu Sopiah mengajukan penambahan tunjangan keluarga (suami) kepada Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Hal ini terlihat dalam histori pembayaran gaji aktif Ibu Sopiah melalui aplikasi SIM Gaji yang dikelola Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan penambahan tunjangan keluarga tersebut tidak pernah dilaporkan kepada PT Taspen.
• Berdasarkan Pasal 1 ayat 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1992 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, bagi suami-istri yang keduanya berkedudukan sebagai pegawai negeri, tunjangan keluarga (tunjangan istri/suami/anak) hanya dibayarkan kepada salah satu pegawai negeri, tidak diperkenankan saling menunjang.
• Karena Ibu Sopiah sudah menanggung tunjangan suami dalam daftar gaji aktif di instansinya, PT Taspen Lubuklinggau menghitung ketelanjuran pembayaran tunjangan istri yang ada pada daftar pensiun Bapak Hendy terhitung 1 Maret 2016 sampai 1 Januari 2020 dengan total utang kepada negara sebesar Rp 20.083.100 dan dicicil sebesar Rp 340 ribu setiap bulan mulai Februari 2020 hingga lunas pada Januari 2025.

5. Berdasarkan Pasal 23 ayat 1 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor PER-19/PB/2015 tentang Tata Cara Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun yang Dilaksanakan PT Taspen dan PT Asabri, potongan kepada para penerima uang pensiun yang dilakukan PT Taspen dan PT Asabri atas tuntutan ganti rugi dan utang negara (atas ketelanjuran pembayaran uang pensiun) dipotong paling tinggi sebesar 30 persen dari uang pensiun per bulan.
6. Perlu diketahui bahwa uang pensiun bulanan yang diterima Bapak Hendy setelah tunjangan istri dikeluarkan sebesar Rp 3.837.800. Sedangkan yang dipotong setiap bulan hanya sebesar Rp 340 ribu (tidak sampai 9 persen dari ketentuan yang berlaku paling tinggi 30 persen).
7. Sehubungan dengan penjelasan poin pertama sampai keenam tersebut, PT Taspen Lubuklinggau telah melaksanakan prosedur kerja yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga PT Taspen tidak menjebak pensiunan seperti dalam surat Bapak Hendy.
8. Kami telah bersilaturahmi ke kediaman Bapak Hendy. Setelah mendapat penjelasan seperti pemaparan ini, Bapak Hendy memahaminya dengan baik dan berterima kasih atas layanan Taspen yang proaktif, makin baik, dan mudah bagi pensiunan.

PT Taspen (Persero)

Banjir Jakarta

BANJIR Jakarta pada Februari ini agak aneh karena pada hari itu di Bogor tidak turun hujan lebat. Hanya gerimis. Tapi banjir di Jakarta sampai merendam rel kereta Stasiun Dukuh Atas. Penumpang dari Bogor hanya bisa sampai Manggarai dan harus melanjutkan perjalanan dengan transportasi lain. Itu pun berputar-putar karena beberapa daerah tergenang.

Sementara banjir tahun baru disebabkan oleh intensitas hujan yang tinggi, banjir Februari ini anomali. Mungkin benar apa yang dikatakan banyak orang bahwa ini akibat perubahan iklim, atau tanah Jakarta sudah tidak mampu lagi menyerap air hujan. Jika benar terjadi, sungguh berbahaya. Sumber banjir menjadi bertambah: kiriman dari Bogor di selatan, rob dari laut di utara, dan di tengah tak sanggup menyerap.

Pemerintah DKI mesti tanggap terhadap fenomena ini. Banjir adalah gejala alam. Para ahli banjir di Jakarta pasti banyak dan mereka mesti punya solusi untuk menanganinya. Dari pemikiran awam saya, jika tanah tak bisa menyerap air, berarti kurang pohon. Kalau kurang pohon, artinya pemerintah harus menanam dan mengimbau masyarakat menanam pohon sebanyak mungkin dan semampunya. Wallahualam.

Wawan Hermawan

Bogor, Jawa Barat