Bila Kabinet Dibongkar Pasang

PRESIDEN Abdurrahman Wahid berencana merestrukturisasi dan merampingkan kabinet. Menurut Menteri Negara Permukiman dan Pengembangan Wilayah Erna Witoelar, perombakan kabinet diperlukan mengingat, misalnya, kurangnya anggaran bagi instansi-instansi pemerintah. Selain itu, ada juga upaya desentralisasi pekerjaan dari pemerintah pusat ke daerah. Kabinet harus efisien dan tidak tumpang tindih.

Rencana itu kontan disambut oleh Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Menko Ekuin), Kwik Kian Gie, dengan mundur dari posisinya. Alasan Kwik, agar bosnya leluasa merancang susunan kabinet. Sementara itu, rumor mengembuskan kabar bahwa Gus Dur akan mengangkat seorang menteri utama atau semacam koordinator menteri.

Bursa calon menteri pun langsung ramai. Nama seperti Prijadi Prapto Sumardjo (bekas direktur BRI dan anggota Dewan Pengembangan Usaha Nasional), Direktur Lembaga Pengkajian Kebijakan Publik dan bekas anggota DPR Ichsanuddin Noorsy, dan ekonom Sri Mulyani, disebut-sebut bakal menempati salah satu posisi kabinet. Sedangkan Menteri Pertambangan dan Energi Susilo Bambang Yudhoyono, konon, akan dijadikan menteri utama.

Semua orang boleh mengelus jagonya, memang, tapi bagaimana publik memandang isu perombakan kabinet ini? Jajak pendapat TEMPO memperlihatkan mayoritas responden menyetujui rencana restrukturisasi dan perampingan kabinet. Mudah ditebak, pendapat ini dipengaruhi oleh kinerja kabinet yang kurang bagus, terutama dalam upaya memperbaiki perekonomian. Selama sepuluh bulan pemerintahan, krisis belum menunjukkan tanda-tanda membaik. Tim ekonomi kabinet yang terdiri dari unsur-unsur partai politik juga dikritik tidak kompak.

Selain itu, ada banyak masalah lain yang tak juga segera tuntas. Gangguan keamanan, seperti peledakan bom, pertikaian antardaerah, dan kerusuhan, secara sporadis masih terjadi di beberapa pelosok negeri. Kasus-kasus korupsi juga belum tuntas, bahkan terkesan bertele-tele. Mau tak mau, menurut responden, jalan satu-satunya untuk mengatasi semua persoalan itu adalah perombakan kabinet.

Namun, mayoritas responden tetap tidak menyetujui rencana Presiden untuk mengangkat seorang menteri utama. Alasan mereka, masih ada wakil presiden. Responden berharap Megawatilah yang membantu Presiden menjalankan roda pemerintahan dan me- ngoordinasi para menteri.

Nah, seandainya kabinet jadi dirombak, siapa yang pantas duduk di sana? Survei menunjukkan responden sedikit tidak konsisten. Meski setuju reshuffle kabinet, sebagian besar peserta jajak pendapat cenderung mempertahankan tim ekonomi kabinet.

Di kursi Menteri Keuangan, contohnya, separuh responden masih menaruh kepercayaan pada Bambang Sudibyo. Di posisi Menko Ekuin, responden juga masih menjagokan Kwik Kian Gie. Rizal Ramli, Kapala Bulog, yang kini banyak disebut akan menempati posisi Menko Ekuin, berada di belakang Kwik.

Pendapat responden yang tidak konsisten agaknya mesti dibaca dalam konteks lain. Mereka setuju para menteri diganti, kecuali yang duduk di tim ekonomi. Artinya, secara tidak langsung responden berpendapat kunci utama persoalan negara ini bukan terletak pada buruknya kinerja tim ekonomi kabinet, melainkan soal lain.

Pengamat ekonomi dari CSIS Pande Raja Silalahi sepakat mengenai hal ini. Buruknya rapor tim ekonomi, menurut Pande, tidak sepenuhnya kesalahan para menteri. ”Kegagalan itu ada yang disebabkan faktor internal, ada yang eksternal,” kata Pande kepada TEMPO Interaktif. Faktor internal terutama kurangnya koordinasi dan kekompakan tim tersebut. Sedangkan faktor eksternal berupa kondisi keamanan di Indonesia yang buruk, stabilitas politik yang tidak menentu, dan kurangnya dukungan dari Presiden sendiri terhadap pemulihan ekonomi.

Wicaksono

Metodologi jajak pendapat :