Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Anda, apakah ”Vote Komodo” adalah strategi yang tepat untuk meningkatkan jumlah wisatawan ke Pulau Komodo?
|
||
Ya | ||
53,26% | (335) | |
Tidak | ||
44,36% | (279) | |
Tidak Tahu | ||
2,38% | (15) | |
Total | (100%) | 629 |
KISRUH keikutsertaan Pulau Komodo dalam ajang pemilihan Tujuh Keajaiban Dunia seakan-akan jadi promosi gratis. Hasilnya, New7Wonders, penyelenggara yang berbasis di Swiss, mengumumkan pulau itu sebagai salah satu pemenang akhir dua pekan lalu. Jumlah dukungan masyarakat melalui e-mail dan pesan pendek buat Pulau Komodo melampaui kandidat lainnya.
Dengan kemenangan ini, menurut Duta Komodo Jusuf Kalla, Pulau Komodo akan dipromosikan selama ratusan tahun sebagai salah satu keajaiban dunia. Itu sebabnya, bekas wakil presiden ini berharap infrastruktur di wilayah Pulau Komodo diperbaiki dan fasilitas pelayanan kesehatan ditingkatkan.
Sebelum diumumkan, banyak yang mengecam perhelatan tersebut. Duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Indonesia untuk Swiss dan Liechtenstein, Djoko Susilo, menyatakan New7Wonders of the World bukanlah organisasi kredibel dan layak dipercaya untuk memberikan gelar dalam kompetisi internasional. Salah satu alasannya, kata Djoko, pengadilan Kanton Schwyz, Swiss, menyatakan New7Wonders of the World bangkrut pada 7 Oktober 2003. Pemerintah Kanton Schwyz juga membatalkan pendaftaran organisasi itu sebagai perusahaan terbuka pada 5 Januari 2006.
Hasil jajak pendapat Tempo Interaktif pada 9-16 November menunjukkan sebagian besar pembaca menilai penggalangan dukungan melalui "Vote Komodo" sebagai strategi jitu. Dari 629 responden, 53,26 persen pembaca menyatakan strategi ini akan meningkatkan jumlah wisatawan. Adapun jumlah pembaca yang tak sepakat dengan strategi ini sekitar 44,36 persen.
Indikator Pekan Ini KRITIK pedas dilontarkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan pejabat negara. Dalam pidato kebudayaan di Taman Ismail Marzuki dua pekan lalu, Busyro menyatakan jabatan publik kerap digunakan untuk melipatgandakan modal dan niat jahat korupsi. "Mereka pragmatis dan hedonis," kata Busyro. Kecaman juga disampaikan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md. Dia mempersoalkan kebiasaan buruk penyelenggara negara yang minta dihormati berlebihan. Misalnya pengawalan mobil bersirene atau bangga membuat orang menunggu berjam-jam. Menanggapi kritik itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Pramono Anung mengakui ada sejumlah anggota Dewan yang hidup mewah dan berlebihan. "Tapi, dari 560 anggota Dewan, tak sampai 5 persen yang hedonistik," katanya. Menurut politikus PDI Perjuangan ini, ada satu-dua orang yang kaya sebelum jadi anggota parlemen. Bambang Soesatyo, anggota dari Fraksi Golkar, mengaku kerap memakai mobil mewah. "Saya sudah menjadi pengusaha sebelum masuk parlemen. Gaya perlente saya terbawa hingga sekarang," kata Bambang, yang memiliki lima mobil mewah. Politikus Senayan memprotes pernyataan Busyro. Pramono Anung meminta Busyro tak banyak mengumbar pernyataan, dan berfokus pada pekerjaannya. Hal sama disampaikan Wakil Ketua DPR Anis Matta dari Partai Keadilan Sejahtera serta Priyo Budi Santoso dari Golkar. Nah, menurut Anda, apakah sebagian besar anggota DPR dan pejabat negara hedonistik dan gila hormat? Kami tunggu jawaban dan komentar Anda di www.tempointeraktif.com. |
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo