Dolly Harus Ditutup

Pemerintah Kota Surabaya resmi menutup lokalisasi prostitusi Dolly dan Jarak di Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Rabu dua pekan lalu. "Kalau masih ada yang buka, hukum akan jalan," kata Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Bukan tanpa dasar Risma berkeras menutup Dolly. Dia menilai tak ada landasan hukum beroperasinya tempat tersebut, baik dari sisi izin mendirikan bangunan maupun pariwisata. Apalagi lokasi Dolly yang bercampur dengan perumahan warga membuat sejumlah anak di daerah itu ketagihan seks. "Sex addict lebih berbahaya daripada ketagihan narkoba," ujar Risma. Buktinya, ada anak yang sudah tak perawan dan mengaku punya banyak pacar.

Bagi mereka yang menutup wismanya, pemerintah berjanji memberikan kompensasi kepada muncikari dan pekerja seks masing-masing Rp 7 juta dan Rp 5,05 juta. Dari 311 wisma, sepuluh di antaranya akan dibeli pemerintah. Satu yang terbesar adalah Wisma Barbara II. Untuk pembelian Wisma Barbara II saja, Pemerintah Kota Surabaya mengalokasikan anggaran Rp 9 miliar dari total dana Rp 20 miliar.

Keputusan Risma menutup Dolly mendapat dukungan berbagai pihak, dari pasangan calon presiden Prabowo-Hatta dan Jokowi-Kalla, kepolisian, Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, sampai Laskar Pembela Islam.

Dukungan kepada Risma juga datang dari ribuan peserta jajak pendapat yang dilakukan Tempo. Dalam pooling Indikator Tempo.co, tercatat 1.291 (80,8 persen) dari 1.599 responden mendukung penutupan Dolly. Sebanyak 282 responden atau 17,6 persen tidak setuju terhadap langkah Risma. Adapun 26 responden (1,6 persen) menjawab tidak tahu.

Indikator Pekan Ini

Apakah Anda setuju hak kewarganegaraan Akil Mochtar dicabut? Kami tunggu jawaban dan komentar Anda di www.tempo.co.