Jejak Petral di Lingkaran Mafia Migas

Anak perusahaan Pertamina, Pertamina Energy Trading Limited (Petral), merupakan kepanjangan tangan Pertamina dalam bisnis jual-beli minyak dunia. Namun kenyataannya perusahaan trading ini malah menjual minyak dengan harga tinggi ke perusahaan induknya. Apalagi pemerintah tak dapat mengontrol keuangan dan kinerja Petral karena prakteknya mutlak mengikuti pasar.

"Petral sudah menyisihkan keuntungan sebelum masuk Pertamina. Implikasi ke konsumen, harganya lebih tinggi," kata anggota kelompok kerja anggaran Tim Transisi Joko Widodo, Dolfie O.F.P. Melalui Petral, mata rantai pembelian migas menjadi lebih panjang, sehingga potensi mafia migas juga besar.

Ketua kelompok kerja energi dan satuan tugas antimafia migas Tim Transisi Jokowi, Ari Soemarno, menilai keberadaan Petral sebagai unit perdagangan di perusahaan migas adalah praktek yang lazim. Dia mengusulkan dilakukan audit investigasi untuk mengetahui apakah sistem tata kelola dan aturan di Petral sudah benar atau belum.

Saat menjabat Direktur Utama Pertamina, Ari pernah hendak mengubah tata kelola Petral. Namun langkah itu urung hingga dia lengser. Wacana membubarkan Petral muncul lagi ketika Agus Martowardojo menjabat Menteri Keuangan. Saat itu Agus selaku bendahara negara menilai kewenangan Pertamina selaku operator tidak lebih besar dari Petral. "Akan kami lihat keseluruhan masalahnya, apakah Petral masih diperlukan atau tidak," ujar Ari.

Terlepas dari dibekukan atau tidaknya Petral, presiden terpilih Joko Widodo menyatakan akan membenahi sejumlah perusahaan BUMN, tak terkecuali PT Pertamina. Perombakan ini dilakukan untuk memberantas mafia migas. "Pembenahan manajemen personalia, organisasi, perencanaan, dan stoknya," ujarnya.

Jokowi menuturkan mafia migas terdapat hampir di semua sektor pengelola minyak dan gas bumi di Tanah Air. Mengenai keberadaan Petral, Jokowi mengaku belum bisa memutuskan apakah bakal dibekukan atau tidak. "Belum sampai ke saya apakah perusahaan ini yang menyebabkan harga tidak efisien," katanya.

Kendati Jokowi masih menunggu kajian manfaat dan mudarat Petral, 843 dari 895 orang (94,2 persen) peserta jajak pendapat di Tempo.co mendukung Jokowi membekukan Petral untuk memberantas mafia migas. Adapun responden yang menolak dan tidak bersikap masing-masing sebanyak 26 orang (2,9 persen).

Indikator Pekan Ini

Apakah Anda yakin Presiden SBY jujur mengatakan mendukung pilkada langsung? www.tempo.co.