Keluarga Soeharto Komoditi Politik?

PERNAH menjadi yang terkuat di negeri ini, kini mereka menjadi sekumpulan pesakitan. Begitulah ironi nasib keluarga bekas presiden Soeharto. Dulu, semasa sang kepala keluarga berkuasa, penghuni Jalan Cendana ini nyaris tak tersentuh tangan hukum. Apa pun yang mereka lakukan, hampir tak ada orang yang berani mempertanyakan, apalagi menentangnya.

Waktu berlalu, pemerintahan pun berganti. Kini keluarga Soeharto berbalik menjadi incaran hukum. Satu per satu, dari kakek hingga cucu, dipanggil polisi dan diperkarakan di pengadilan dengan pelbagai kasus. Kemudian, dalam waktu hampir bersamaan, secara berturut-turut, giliran Tata, istri Tommy Soeharto; si sulung dari klan Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana (Tutut); dan terakhir Probosutedjo dijadikan tersangka karena berbagai tuduhan, dari melakukan korupsi sampai menghalangi perintah pengadilan. Sisanya menunggu giliran.

Ada yang curiga, upaya menjadikan satu demi satu anggota keluarga Soeharto sebagai tersangka itu tak lepas dari kericuhan politik yang tengah berkecamuk. Presiden Abdurrahman Wahid tengah berdiri di tubir jurang kekuasaannya. Maklum, setelah mendapat memorandum dari DPR, ia menuai desakan mundur dari elemen-elemen masyarakat, juga serangan lawan politiknya. Bekas Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama ini harus memperkukuh pijakan politiknya supaya tak tergelincir. Salah satunya, ia harus meraih simpati publik. Dan menyeret anggota keluarga Soeharto ke pengadilan adalah kuncinya.

Kecurigaan itu bukan tanpa alasan. Korupsi, kalaupun benar terjadi, yang akan diusut pemerintah sudah berlangsung lama. Kasus Probosutedjo, misalnya, terjadi pada 1996, dua tahun sebelum Soeharto lengser. Mengapa baru sekarang pemerintah sibuk? Apakah karena baru sekarang aparat hukum menemukan bukti baru atau karena alasan lain? Benarkah sinyalemen ini? Bagaimana responden jajak pendapat TEMPO melihat fenomena tersebut?

Sebagian besar responden setuju anggota keluarga Soeharto dijadikan tersangka tindak pidana korupsi karena secara hukum memang layak. Jawaban ini memperlihatkan bahwa tampaknya pada titik ini responden memisahkan urusan hukum dan politik. Dengan kata lain, di luar urusan politik, peserta jajak pendapat menduga Keluarga Cendana memang telah melanggar hukum.

Namun, rata-rata peserta jajak pendapat menunjuk dua alasan politis mengapa baru sekarang keluarga penghuni Jalan Cendana, Jakarta, itu dijadikan tersangka. Responden melihat perubahan status hukum itu sebagai upaya Presiden Abdurrahman mengalihkan perhatian publik dari isu memorandum dan mendongkrak citra. Di mata responden, keluarga Soeharto tak lebih dari sekadar komoditi politik Gus Dur.

Sikap responden ternyata konsisten. Lebih dari separuh melihat upaya pemerintah menyeret keluarga Soeharto sebagai langkah politik Presiden Abdurrahman yang sedang terdesak setelah memorandum melayang kepadanya. Itu sebabnya responden juga tak yakin pemerintah akan mengusut tuntas kasus korupsi yang melibatkan anggota keluarga Soeharto. Kenyataan memang menunjukkan banyak kasus anak Cendana yang tak sampai ke pengadilan (baca TEMPO Edisi 26 Februari-4 Maret 2001, halaman 23).

Walhasil, karena sekadar trik politik dan bukan karena keseriusan menegakkan hukum, responden pun tak yakin Presiden Abdurrahman akan sungguh-sungguh memberantas korupsi seperti yang pernah dijanjikannya. “Sebentar lagi, berita tentang Keluarga Cendana pasti juga hilang, diganti isu lain yang lebih menarik,” kata Lilis Cahyani, 37 tahun, warga Cempakaputih, Jakarta Pusat.

Wicaksono

---

Apakah Anda setuju bahwa secara hukum anggota keluarga Soeharto memang layak menjadi tersangka tindak pidana korupsi?
Ya, setuju	87%
Tidak setuju	13%
Menurut Anda, mengapa baru sekarang keluarga Soeharto dijadikan tersangka?
Karena baru sekarang kejaksaan punya bukti kuat	42%
Untuk mengalihkan perhatian publik dari isu memorandum	38%
Untuk mendongkrak citra Presiden Abdurrahman Wahid	31%
Itu hanya soal waktu dan tak ada hubungannya dengan politik	20%
Tidak tahu	12%
* Responden boleh memberikan lebih dari satu jawaban
Apakah Anda setuju bahwa penetapan keluarga Soeharto sebagai tersangka hanya sebagai langkah politik Presiden Abdurrahman Wahid yang sedang terdesak oleh memorandum?
Ya, setuju	55%
Tidak setuju	45%
Apakah Anda yakin Presiden Abdurrahman Wahid akan serius dan sungguh-sungguh memberantas korupsi seperti yang pernah dijanjikannya?
Ya	41%
Tidak	59%
Apakah Anda yakin pemerintah akan mengusut tuntas kasus korupsi yang melibatkan anggota keluarga Soeharto?
Ya	42%
Tidak	58%

Metodologi jajak pendapat :

Jajak pendapat ini dilakukan oleh Majalah TEMPO, bekerja sama dengan Insight. Pengumpulan data dilakukan terhadap 506 responden di lima wilayah DKI pada 26-28 Februari 2001. Dengan jumlah responden tersebut, tingkat kesalahan penarikan sampel (sampling error) diperkirakan 5 persen. Penarikan sampel dikerjakan melalui metode acak bertingkat (multi-stages random sampling) dengan unit kelurahan, rukun tetangga, dan kepala keluarga. Pengumpulan data dilakukan lewat kombinasi antara wawancara tatap muka dan wawancara melalui telepon.

MONITOR juga ditayangkan dalam SEPUTAR INDONESIA setiap hari Minggu pukul 18.30 WIB