Kepada Bangsaku

Jujur saja, saya termasuk yang pesimistis bahwa multikrisis yang melanda bangsa ini akan dapat dipulihkan dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun. Adapun alasannya antara lain:

Pertama, bangsa ini masih rendah apresiasinya terhadap rasa keadilan. Di satu sisi, rakyat nrimo saja diperlakukan tidak adil selama bertahun-tahun, di sisi lain banyak penguasa di segala tingkat yang tega-teganya memperlakukan rakyat secara tidak adil. Rendahnya rasa keadilan ini merupakan salah satu indikator bahwa feodalisme masih kuat berakar. Sikap perilaku feodal lainnya yang menjadi kendala pemulihan krisis di antaranya: masih rendahnya disiplin dan tanggung jawab serta rendahnya harga diri dan etos kerja. Juga rnasih gampang dihasut, pengecut, munafik, serta masih percaya "tuyul" dan "santet".

Kalau saja rasa keadilan dan harga diri sebagai manusia merdeka merupakan budaya mayoritas, tidak mungkin sistem kekuasaan yang dibangun Orde Baru mampu bertahan selama berpuluh-puluh tahun (mulai tahun 1966/67 hingga sekarang).

Kedua, dampak krisis ekonomi dan moneter memang teramat dahsyat. Cobalah amati, angka pengangguran sudah mencapai 20 juta orang dan berpotensi menjadi 30 juta (belum termasuk angkatan kerja baru), kemiskinan sudah mencapai angka 80 juta dan berpotensi menjadi 120 juta, jumlah utang luar negeri swasta dan pemerintah yang sudah "ketahuan" per Maret 1998 mencapai US$ 138 miliar dan akan terus meningkat hingga di atas US$ 180 miliar sejalan dengan komitmen pinjaman IMF dan CGI, sistem perbankan sangat amburadul sehingga untuk program rekapitalisasi dibutuhkan dana lebih dari Rp 240 triliun.

Membaca angka-angka di atas, hanya orang bodoh yang tidak ngeri membayangkannya, hanya pemimpin keblinger yang masih bisa tertawa-tawa. Padahal, krisis ekonomi memicu krisis sosial, dan krisis sosial memperparah krisis ekonomi. Untuk memutus lingkaran setan agar tidak bertambah parah, mutlak dibutuhkan pemerintahan yang memiliki legitimasi moral sehingga akan mampu mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif mengatasi krisis.

Ketiga, krisis kepemimpinan nasional. Di satu sudut, saya menyaksikan para pemimpin formal yang tetap arogan tidak mau mengakui kesalahan masa lalu dan ngotot berkuasa meskipun tidak memiliki legitimasi moral

Di sudut lain, saya juga menyaksikan para pemimpin informal yang tetap saja gontok-gontokan dan mementingkan kelompok, yang berebut menjadi nomor satu tapi tidak berani tampil ke depan, yang mestinya menyadari bahwa mengadakan pemilu di tengah suasana krisis kepercayaan pada penyelenggaranya hanya mengundang malapetaka lebih dahsyat.

Sungguhpun demikian, kita masih beruntung ada mahasiswa yang memiliki idealisme dan kepedulian pada nasib bangsa. Para pemuda-pemudi yang gagah perkasa yang suaranya mewakili aspirasi masyarakat (karena itu, kami sekeluarga kadang kala turut "larut" dalam gelombang aksinya), yang melakukan gerakan moral tanpa kekerasan meski dihadapi moncong senapan dan desing peluru, yang berani tampil melawan ketidakadilan (dengan menuntut Soeharto turun dari kursi kekuasan dan menuntutnya diadili), yang menyadari bahwa militerisme adalah benih kekuasaan tirani dan akar budaya kekerasan (karena itu, menuntut pencabutan dwifungsi ABRI), yang memperjuangkan ditegakkannya hak azasi manusia (dengan menuntut rejim Orde Baru mempertanggungjawabkan pelanggaran hak azasi manusia dan kejahatan politiknya), yang logika berpikirnya masih sehat dan "lurus". Dan karena secercah harapan yang diberikan mahasiswa itulah, saya kira, proses pemulihan dari kehancuran tidak membutuhkan waktu sampai 32 tahun (seumur Orde Baru).

SUGRIWAN SOEDARMO
Pertamina Divisi Gas EP
Gedung Kwarnas Lantai 9
Jalan Merdeka Timur No. 6
Jakarta Pusat 10110