KPU Perlu Memanggil Habibie

Apakah KPU perlu memanggil Habibie berkaitan dengan pemberian dana Rp 1 miliar untuk PBB?  (12-19 Mei 2000) Ya 71,4% 471 Tidak 27,4% 181 Tidak tahu 1,2% 8 Total 100% 660

Rumor mengenai bantuan dana dari mantan presiden B.J. Habibie untuk Partai Bulan Bintang (PBB) sebenarnya sudah berembus saat pemilu lalu. Ketika itu, PBB, yang diketuai Yusril Ihza Mahendra, dikabarkan menerima dana Rp 1,5 miliar dari Habibie, yang ketika itu menjadi presiden. Namun, kabar angin itu dapat ditepis Yusril dan kemudian menghilang begitu saja.

Kabar ini kemudian kembali merebak saat Munas PBB dan Yusril ternyata mengakui hal itu dalam laporan pertanggungjawabannya. Cuma, Yusril, yang terpilih lagi menjadi Ketua Umum PBB, menyebut bantuan itu diterima sebelum berlakunya ketentuan tentang dilarangnya partai menerima sumbangan lebih dari Rp 15 juta untuk perorangan dan Rp 150 juta untuk lembaga. Namun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersikeras akan memanggil Habibie dan juga Yusril.

Habibie menolak dipanggil KPU. Namun, ketika hal ini dijadikan jajak pendapat di Tempo Interaktif, sebagian besar pengakses Jajak Pendapat Indikator (71,4 persen) memandang perlu KPU memanggil Habibie untuk mengklarifikasi hal itu. Sedangkan 27,4 persen pengakses berpendapat sebaliknya, dan sisanya menjawab tidak tahu.

Jajak Pendapat Pekan Depan: Untuk jajak pendapat Indikator mendatang, kami akan mengangkat usul DPA mengenai pembentukan menteri pertama yang bertugas membantu presiden. Anda bisa berpartisipasi dengan menjawab apakah menteri pertama memang diperlukan atau tidak di www.tempo.co.id.