Maju-Mundur Cabut Subsidi BBM

Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, harga bensin sudah empat kali naik dan sekali turun. Kebijakan ini tentu memicu polemik karena menyentuh jantung perekonomian. Sebagai imbalan kenaikan harga bahan bakar minyak, pemerintah memberikan kompensasi kepada masyarakat miskin Rp 150 ribu per keluarga per bulan.

Agar tak menimbulkan gejolak, kali ini pemerintah menyiasati pemangkasan subsidi BBM dengan cara mengurangi besaran konsumsinya. Sekarang tak ada lagi bensin Premium yang dijual di pompa bensin jalan tol. Semua SPBU di Jakarta Pusat juga dilarang menjual solar bersubsidi.

Dalam jajak pendapat di Tempo.co, 584 dari 873 responden atau 66,9 persen setuju dengan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi, ketimbang menaikkan harganya. Namun ada 271 orang (31 persen) yang menolak dan 18 responden menyatakan tidak tahu.

Meski subsidi BBM dikurangi secara perlahan dan diperketat penjualannya, pagunya di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015 masih ada, bahkan naik Rp 44,6 triliun dibanding APBN Perubahan tahun ini. Dalam RAPBN 2015, tercantum pos subsidi BBM, elpiji, dan bahan bakar nabati Rp 291,1 triliun. Angka ini lebih tinggi dibanding APBN Perubahan 2014, yakni Rp 246,5 triliun.

Wakil presiden terpilih Jusuf Kalla setuju subsidi BBM segera dicabut dan dialihkan untuk belanja yang lebih produktif, semisal membiayai proyek infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. "Saat ini subsidi BBM justru 'lari' ke orang kaya," katanya.

Presiden terpilih Joko Widodo menilai besaran subsidi pada RAPBN 2015 terlalu besar. "Banyak tempat yang bisa diefisienkan," ujarnya. Agar ruang fiskal lebih longgar, Jokowi mencontohkan, konsumsi BBM akan dialihkan ke batu bara atau gas.

Indikator Pekan Ini

Apakah Anda setuju layanan Uber beroperasi di Indonesia? www.tempo.co.