Kampanye Menteri

DI dalam Kabinet Indonesia Maju, menteri-menteri yang berasal dari partai politik terbagi menjadi tiga kelompok. Mereka tentu mendukung calon presiden dan wakil presiden sesuai dengan arahan partai masing-masing. Belum lagi para pejabat tinggi nonkementerian yang juga berasal dari partai.

Kampanye Pemilihan Umum 2024, sebagai salah satu tahap penting dalam pemilu, sudah dimulai. Para menteri secara langsung ataupun tidak langsung akan terlibat mempromosikan pasangan yang mereka dukung. Apalagi salah satu calon presiden dan calon wakil presiden juga merupakan menteri dalam kabinet.

Para menteri dari partai politik pasti tidak akan bisa bekerja secara penuh karena fokus mereka terpecah. Masa kampanye selama dua setengah bulan tidak sebentar. Bisa dibayangkan kabinet tidak akan efektif, walaupun para menteri hanya berkampanye pada akhir pekan. Siapa yang bisa mengawasi dan mengontrol apabila pada hari-hari kerja biasa mereka mencuri waktu untuk berkampanye dan menggunakan fasilitas negara?

Para menteri nonpartai semestinya tetap bisa membantu presiden dan melayani rakyat seperti biasa. Namun komunikasi dan koordinasi dengan para menteri yang berasal dari partai pasti tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Sementara itu, yang paling mengkhawatirkan adalah komunikasi, koordinasi, dan kerja sama antarmenteri dari partai politik yang berseberangan.

Ada informasi sudah lebih dari tiga bulan tidak ada rapat paripurna kabinet. Hanya ada beberapa kali rapat kabinet terbatas. Presiden terlihat bekerja sendiri dalam kunjungan ke berbagai daerah akhir-akhir ini. Menteri yang mendampingi pun bukan dari bidang yang seharusnya.