Menwa, Bubarkan Saja

RENCANA pembubaran Resimen Mahasiswa (Menwa) patut didukung. Alasannya, pertama, demiliterisasi kampus. Biarlah kampus menjadi lembaga ilmiah dan lembaga pendidikan yang wajar, tanpa dicemari oleh segala atribut dan aktivitas yang militeristis. Untuk mahasiswa, dan calon mahasiswa, yang menyenangi kehidupan militeristis, sudah tersedia kampus khusus: akademi militer dan sejenisnya. Sebuah pilihan yang adil dan beradab, bukan?

Kedua, Menwa bukan satu-satunya cara untuk belajar disiplin dan patriotisme. Masih banyak unit kegiatan lain untuk belajar berorganisasi, mengasah pikiran, menempa raga, mengolah jiwa, mencintai tanah air, dan berlatih disiplin. Untuk mencapai puncak gunung, ataupun untuk menghasilkan paduan suara yang mumpuni, diperlukan disiplin pribadi dan kelompok (tanpa harus sering bersepatu lars) serta penghormatan terhadap sesama dan alam dan sang Pemberi Hidup.

Ketiga, bela negara tak harus memiliterkan kampus. Kita hidup dalam situasi normal, bukan dalam peperangan. Kalaupun militer negara membutuhkan tenaga cadangan dan tambahan, hal itu dapat ditempuh dengan merekrut sarjana baru—dari dokter hewan sampai sarjana filsafat Timur—untuk berdinas militer. Kalaupun menunggu mahasiswa lulus itu terlalu lama bagi militer negara (begitu pula sebaliknya: terlalu lama bagi mahasiswa penyuka kehidupan militer), tawarkan saja cuti satu sampai dua semester kepada mahasiswa untuk berlatih atau berdinas militer, tapi di luar kampus.

Keempat, ketidakjelasan peran praktis Menwa. Selama ini tak jelas, dalam lingkup apa, dan batas apa, Menwa secara praktis menjalankan fungsi pengamanan kampus. Menjaga ujian seleksi mahasiswa baru? Menjaga malam kesenian mahasiswa? Bertanggung jawab terhadap hilangnya motor atau mobil warga kampus?

Sejauh yang saya tahu, pengamanan oleh Menwa ini tak pernah jelas. Di hari-hari lampau, ketika banyak kampus diserbu militer, Menwa (sebagai korps, dengan seragam) tak pernah menghalau (apalagi melawan) penyerbu. Seolah mereka membiarkan temannya terluka (atau malah meninggal) oleh pasukan bersepatu lars. Itulah bukti militerisasi kampus yang tanggung (orang Jawa bilang gojag-gajeg). Sekelompok civitas academica yang lebih tahu soal pertahanan diri (dan ’’seni bertempur”) tidak mempraktekkannya secara tegas dan terang-terangan ketika penyerbu datang.

Tapi ini bukan berarti bahwa bila Menwa boleh menghalau semua penyerbu, termasuk militer, keberadaannya harus dipertahankan. Tidak. Saya tetap tak setuju. Militerisasi yang tanggung saja sudah tak mengenakkan, apalagi militerisasi total, yang akan mengubah kampus menjadi sarang milisi. Bila ditambah kasus-kasus tak mengenakkan, makin jelaslah alasan kenapa Menwa harus dihapuskan. Pada awal 1990-an, dua orang mahasiswa aktivis di Semarang harus berurusan dengan militer karena saat mereka memasang poster maklumat ada (seorang?) anggota Menwa mengawasi dan melaporkannya kepada aparat keamanan.

Apakah itu hanya akibat inisiatif seorang ’’oknum Menwa”, yang diperintah oleh (atau setahu) ’’oknum komandan Menwa”, yang berlanjut ke ’’oknum perwira intelijen Kodam”, yang semuanya atas nama ’’stabilitas” rezim yang dipimpin oleh ’’seorang oknum presiden”

ANTYO
Kebonjeruk, Jakarta 11530