Meski ’Tipis’, Gus Dur Layak Dipertahankan

GEMA agar dilakukan sidang istimewa MPR untuk menurunkan presiden sempat menggelora dua pekan silam. Penyebab utama adalah usul Presiden Abdurrahman Wahid agar Tap MPRS No. 25/1966 tentang Pelarangan Paham Komunis di Indonesia dicabut. Tak kurang Ketua MPR Amien Rais ikut pula memberi lampu kuning kepada Gus Dur soal ini.

Belum reda benar tuntutan itu, Gus Dur malah melakukan langkah yang cukup kontroversial dengan mencopot dua menteri bidang ekonominya, Laksamana Sukardi dan Jusuf Kalla. Gejolak itu berdampak pada nilai rupiah yang sempat melorot pada level Rp 8.000-an per dolar Amerika.

”Wisata” Gus Dur ke berbagai negara baru-baru ini juga tidak menunjukkan hasil yang signifikan bagi perkembangan investasi di Indonesia. ”Selain komitmen pemerintah Singapura memberi bantuan US$ 500 juta dan soal Aceh, lawatan itu tidak memberi arti apa-apa,” ujar Umar Juoro, pengamat ekonomi dan mantan penasihat Presiden B.J. Habibie itu. Kondisi ini diperburuk dengan maju-mundurnya kebijakan pemerintah, seperti penundaan kenaikan BBM dan pembatalan pengenaan pajak di Batam, ”Kondisi ini bisa membuat investor asing lari dari sini,” tutur Umar.

Kebijakan dan tingkah laku Gus Dur itulah, bisa jadi, memberi inspirasi bagi sebagian anggota MPR untuk melengserkan presiden waskita itu di tengah jalan dalam sidang Agustus mendatang. Tentu saja, tidak sedikit pula anggota majelis yang menganggap Gus Dur masih layak dipertahankan.

Bagaimana keinginan masyarakat sendiri? Ternyata sebagian besar masyarakat masih berharap Gus Dur tetap menjadi presiden. Setidaknya, itu jika dilihat dari hasil jajak pendapat TEMPO. Meskipun dengan selisih tipis, 51 persen responden menolak pencopotan Abdurrahman Wahid. Sebagian besar dari responden masih menganggap sosok Gus Dur paling layak memimpin Indonesia. ”Saat ini belum ada tokoh yang bisa diterima semua pihak selain Gus Dur,” kata Desy Ariani, salah satu responden yang tinggal di Jakarta Selatan.

Selain itu, sebagian responden juga masih melihat Gus Dur sebagai sosok presiden yang mampu menghentikan laju krisis ekonomi dan sangat demokratis. Sebagian kecil lainnya menganggap pencopotan Gus Dur akan menimbulkan masalah. Bahkan, tindakan pencopotan dua menteri di bidang ekonomi itu menurut pandangan separuh responden adalah tindakan yang tepat.

Namun, bagi yang setuju pencopotan itu, sebagian besar berpendapat kebijakan Gus Dur itu cenderung memperburuk keadaan. Di antara mereka malah ada yang melihat sepak terjang mantan Ketua Umum PBNU itu lebih mementingkan kelompoknya. Kinerja kabinet Gus Dur selama ini juga dinilai sebagian responden dengan ponten jelek. Pernyataan-pernyataan yang selama ini dilontarkan Gus Dur juga dianggap oleh mayoritas responden sebagai hal yang membingungkan.

Dari kacamata Umar Juoro, Gus Dur tidak seharusnya diturunkan pada sidang Agustus mendatang. Menurut ekonom itu, Presiden Abdurrahman Wahid masih punya kesempatan untuk memperbaiki kinerja pemerintah tiga bulan mendatang. Namun, dengan catatan,” Gus Dur tidak lagi melakukan kebijakan-kebijakan kontroversial dan lebih mendahulukan penyelesaian persoalan-persoalan ekonomi ketimbang politik,” ujarnya.

Johan Budi S.P.

Metodologi jajak pendapat ini: