Mundur Saja, Ketua BPK…

SIGMUNDUR mundur. Dia pejabat tertinggi pertama yang mundur gara-gara namanya tertera di dokumen Panama Papers. Perdana Menteri Islandia ini-nama lengkapnya Sigmundur David Gunnlaugsson-meletakkan jabatan setelah semua warga negaranya berdemonstrasi karena malu punya pemimpin yang menyembunyikan harta hingga tak diketahui petugas pajak.

Juga Menteri Industri, Energi, dan Pariwisata Spanyol Jose Manuel Soria. Ia memilih mundur ketika publik mempertanyakan keterlibatannya dalam perusahaan cangkang di negara suaka pajak (tax haven). Perdana Menteri Inggris David Cameron juga terpaksa membeberkan catatan pajaknya selama enam tahun. Pemerintah Cina, dengan kekuasaan pejabatnya yang tanpa batas, membekukan semua pemberitaan tentang Panama Papers karena memuat nama pejabat tinggi dan kerabat Presiden Xi Jinping.

Dan Indonesia? Sudah bisa ditebak bagaimana reaksi para pejabat di Indonesia yang namanya tertera dalam dokumen Panama Papers: membantah kemudian balik menantang. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Azis; Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno; Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Oesman Sapta Odang; politikus Partai Persatuan Pembangunan, Djan Faridz; serta Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan sibuk membantah.

Dalam jajak pendapat di Tempo.co, hampir semua responden setuju jika para pejabat publik itu semestinya meniru langkah Jose Manuel Soria dan Sigmundur David Gunnlaugsson: mundur. Data Panama Papers berasal dari sebuah firma hukum, Mossack Fonseca, yang bermarkas di Panama, negara kecil di Amerika Latin.

Informasi investasi melalui perusahaan cangkang di yurisdiksi bebas pajak di luar negeri (offshore) itu tersebar luas melalui Jaringan Jurnalis investigasi internasional (ICIJ). Pemerintah lantas menggunakan data Panama Papers sebagai dasar penelisikan. Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan mendirikan badan usaha khusus di negara tax haven itu lumrah. Namun menjadi janggal jika tidak dilaporkan dalam surat pemberitahuan pajak penghasilan.

Indikator Pekan Ini

Haruskah pemerintah meminta maaf kepada keluarga korban peristiwa G-30-S 1965? www.tempo.co.