Pembangunan di nias untuk siapa?

Saya terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Gubernur Sumatera Utara pada acara siaran "Seputar Indonesia" RCTI 9 Juni 1992 lalu tentang masalah pembebasan tanah di Pulau Nias untuk membangun sebuah hotel bertaraf internasional. Masalah yang timbul adalah, tanah yang dibebaskan itu dihargai "murah sekali": Rp 7 sampai Rp 2.000 per meter persegi. Penduduk setempat ketika diwawancarai oleh RCTI mengatakan, harga sebuah pisang saja Rp 25, lalu bagaimana mungkin harga sebuah pisang lebih mahal dari harga tanah? Sedihnya, sang Gubernur tak mau ambil pusing dengan dua atau tiga orang yang tak setuju. Ia mengatakan, "Kalau seribu orang sudah setuju, igo to hellr dengan yang lain!" Inikah tanggapannya? Kalau memang igo to hellr, lalu bagaimana bila mereka tetap mempertahankan haknya untuk tetap tidak menjual tanahnya? Apa ditekan? Mengapa selalu berpihak pada pihak swasta yang notabene mencari keuntungan? Pihak swasta mengatakan, "Di tempat mahal, bagaimana kita bisa menanamkan investasi?" Itu benar. Prinsip ekonomi memang jelas: bagaimana mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya. Tapi apakah lantas kesejahteraan rakyat lalu harus diabaikan? Apa tidak ada harga yang lebih pantas? Apakah ada jaminan bagi penduduk asli sebagai tenaga kerja di hotel itu nantinya bila di awal saja para "penguasa" tak mempedulikan nasib mereka? Inikah yang disebut-sebut dengan "pembangunan yang adil dan merata?" Adil untuk siapa? Merata untuk siapa bila ternyata hanya pihakpihak tertentu saja yang diuntungkan? DYAH OETARI Jalan Gaharu I Nomor 33 Jakarta 12430