Pemerintah Jangan Main Ancam

KECAMAN mengarah kepada Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan setelah mengeluarkan pernyataan kontroversial. Saat berpidato di Badan Pemeriksa Keuangan, Senin dua pekan lalu, Luhut mengancam akan membuka dosa pihak yang menuduh pemerintah secara asal-asalan. "Kalau kamu paling bersih, ya, bolehlah ngomong. Tapi dosamu banyak juga, kok. Kalau main-main, kami pun bisa buka dosamu. Memang kamu siapa?" ucap Luhut dengan nada tinggi.

Luhut memang tak menyebut tokoh yang dimaksud. Tapi pernyataan itu dihubungkan dengan ocehan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais, yang menuduh Presiden Joko Widodo membohongi rakyat lewat program pembagian sertifikat tanah. Wakil Ketua Umum PAN Taufik Kurniawan adalah salah satu yang menganggap pernyataan Luhut itu ditujukan kepada Amien.

Taufik menuding Luhut berlebihan. Menurut dia, Amien memang kerap melontarkan kritik keras kepada pemerintah sejak zaman Orde Baru. "Anggaplah itu sebagai cambuk untuk pemerintah. Siapa pun pemerintahnya, beliau selalu kritis," ujarnya. Respons lebih keras dilontarkan anggota Dewan Kehormatan PAN, Dradjad Wibowo, yang menilai pernyataan Luhut bisa membuat pemerintah Jokowi dianggap otoriter dan antikritik. "Kalau nanti terjadi apa-apa terhadap Amien, PAN punya bukti kuat untuk menuding siapa aktor intelektualnya," tuturnya.

Mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta pemerintah tidak antikritik. Apalagi jika kritik disampaikan dengan baik dan didukung data konkret. Ketua Umum Partai Demokrat ini juga meminta pemerintah mengurangi pernyataan yang bernada ancaman. "Hak rakyat untuk mengkritik pemerintahnya jika dianggap belum menjalankan tugas dengan benar," kata Yudhoyono, yang juga meminta Amien Rais lebih berhati-hati saat menyampaikan kritik.

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Johan Budi Sapto Pribowo, mengatakan pernyataan Luhut bukan sikap resmi pemerintah. Johan mengklaim Presiden selalu terbuka terhadap kritik dan evaluasi dari masyarakat. Johan mencontohkan, saat mendengar tuduhan telah menipu rakyat ketika menerapkan program pembagian sertifikat tanah, Presiden tak reaktif. "Presiden biasa saja," ujar Johan, Selasa pekan lalu.

Saat memberikan sambutan dalam pembukaan Rapat Pimpinan Nasional Partai Perindo di Jakarta Convention Centre, Selasa, 20 Maret 2018, Jokowi menegaskan bahwa kritik diperlukan dalam negara demokrasi. Tapi, dia mengingatkan, mengkritik harus dibedakan dengan mencela, mencemooh, dan memfitnah. "Mengkritik harus berbasis data yang komplet dan kasih solusi untuk perbaikan," kata Jokowi.

Hasil jajak pendapat pembaca Tempo.co menunjukkan mayoritas tidak setuju dengan sikap Menteri Luhut yang tidak terima kritik tersebut.

Indikator Pekan Ini

Setujukah Anda jika Gubernur Anies Baswedan mengikuti rekomendasi Ombudsman Jakarta yang mewajibkan pembersihan Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, dari pedagang kaki lima?www.tempo.co.