Perilaku Korupsi Pejabat Negara

Perilaku Korupsi

SEBENARNYA gaya hidup mewah para pejabat eselon I, II, dan III, bahkan IV bukan hanya ditunjukkan oleh para pejabat Kementerian Keuangan. Dengan mata telanjang, kita lihat pada setiap kementerian dan lembaga negara ada saja pejabat yang berperilaku demikian, termasuk anggota keluarganya. Bahkan biasanya apa yang dilakukan oleh anggota keluarganya jauh lebih mencolok dan menyakitkan hati rakyat kecil. Belum lagi apabila kita membicarakan pejabat di badan usaha milik negara (BUMN) yang kurang-lebih sama saja perilakunya.

Jumlah penghasilan resmi yang diterima oleh para pejabat tersebut kita semua tahu. Termasuk apabila sudah ditambah dengan berbagai tunjangan yang jumlahnya cukup fantastis. Belum lagi yang merangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN. Mereka juga biasanya mendapat fasilitas perumahan dan kendaraan, yang biaya perawatannya ditanggung oleh negara dengan menggunakan uang rakyat. Artinya, para pejabat tersebut sebenarnya sudah bisa hidup layak tanpa harus melakukan korupsi.

Memang banyak studi yang membenarkan bahwa remunerasi yang tinggi dapat mengurangi korupsi dan penyalahgunaan kewenangan. Namun langkah tersebut harus disertai dengan pengawasan yang ketat dan ini yang tidak terjadi dalam birokrasi pemerintahan. Inspektorat jenderal di setiap kementerian gagal dan seperti tidak menjalankan fungsinya dalam melakukan pengawasan, atau barangkali berlagak tidak tahu. Hampir tidak pernah terdengar ada korupsi yang dibongkar oleh inspektorat jenderal. Sementara itu, mekanisme pengawasan dan penindakan secara eksternal juga tidak berjalan dengan baik.

Komisi Pemberantasan Korupsi, setelah “dilemahkan” melalui revisi Undang-Undang KPK, seperti tidak mempunyai kekuatan. Padahal KPK dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena Indonesia sudah darurat korupsi. Pertimbangan lain adalah kepolisian dan kejaksaan dianggap tidak mampu memberantas korupsi. Selain itu, korupsi dimasukkan ke kategori tindak kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan. Karena itu, perlu lembaga hukum yang punya kekuatan serta kewenangan luar biasa seperti KPK.

Saya jadi ingat pernyataan mendiang Sumitro Djojohadikusumo bahwa pada era Orde Baru kebocoran anggaran yang dikorupsi mencapai 30 persen. Sementara itu, menurut ekonom Faisal Basri, kebocoran anggaran pada era Reformasi angkanya jauh lebih besar.