Revisi UU Transaksi Elektronik

Setujukah Anda, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik direvisi?
Ya
	81,44%	474
Tidak
	12,2%	71
Tidak Tahu
	6,36%	37
Total	100%	582

KASUS Prita Mulyasari dan Luna Maya membuat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi sorotan. Peraturan ini dianggap memiliki pasal yang membelenggu kebebasan berpendapat.

Prita didakwa dengan undang-undang itu karena dianggap mencemarkan nama baik Rumah Sakit Omni Internasional, Serpong, meski kemudian pengadilan menyatakan Prita tidak bersalah dalam kasus pidananya. Luna dilaporkan sejumlah wartawan infotainmen ke Kepolisian Daerah Metro Jaya menggunakan pasal yang sama.

Alhasil, sejumlah kalangan berseru agar aturan itu direvisi. Mayoritas pembaca Tempo Interaktif dalam jajak pendapat pada 23-30 Desember 2009 juga mendukung gagasan revisi ini.

KOMENTAR

Saya setuju undang-undang itu direvisi, khususnya pasal-pasal yang tidak jelas.

(Supriadi, Mataram)

Produk hukum yang tidak menghargai hak asasi manusia sebaiknya dicabut saja.

(Ahmad, Makassar)

Harus dapat dibedakan secara jelas dan tegas mana yang tergolong keluhan, kritik, maupun penghinaan, sehingga nantinya tidak ada pihak yang dirugikan.

(Ferry, Magelang)

Indonesia negara demokrasi. Kebebasan berpendapat adalah hak setiap warga negara.

(Adnan, Jakarta)

Indikator Pekan Ini PARA menteri kabinet Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono memperoleh mobil dinas baru. Mulai pekan lalu mereka menunggangi Toyota Crown Royal Saloon. Kelas mobil ini di atas jatah kabinet periode sebelumnya, yakni Toyota Camry. Di Jepang, harga Crown Royal mulai Rp 452–584 juta. Adapun Camry hanya Rp 300–320 juta. Sesampai di Indonesia, Royal Saloon diperkirakan sekitar Rp 1,3 miliar. ”Lebih sunyi, lebih senyap,” Menteri Negara Lingkungan Hidup Gusti M. Hatta mengomentari kendaraan dinasnya. Ketika mulai memerintah pada 2004, Yudhoyono memilih Camry. Menteri--Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra ketika itu beralasan, Camry lebih murah daripada Volvo S80, kendaraan kabinet sebelumnya seharga Rp 700 jutaan. Menurut Anda, apakah para menteri cukup pantas menggunakan mobil dinas seharga Rp 1,3 miliar? Kami tunggu jawaban dan komentar Anda di www.tempointeraktif.com.