Salut Adi Sasono

Menanggapi pernyataan Menteri Koperasi Adi Sasono tentang tidak bersedianya menjadi juru kampanye Golkar dalam kampanye pemilu yang akan datang menunjukkan suatu sikap gentlemen. Alasannya sangat tepat. Rupanya beliau menyadari betul posisinya sebagai pejabat negara, pembantu presiden yang notabene adalah pegawai negeri dan mendapatkan upah dan fasilitas (paling tidak selama menjadi pejabat) dari negara. Oleh karenanya, beliau memilih melakukan tugas negara, karena diharapkan tidak ada "perselingkuhan kepentingan pribadi" antara sebagai pejabat dan fungsionaris partai. Dengan demikian, jika akan mengadakan "konsolidasi" anggota partai tidak perlu memanfaatkan/mendompleng fasilitas negara. Saya sebagai salah seorang warga negara yang mendambakan kesejukan, mungkin juga sebagian besar dari bangsa Indonesia ini sangat mendukung sikap tersebut. Kalau toh karena sikapnya ini kemudian diberi sanksi atau diberhentikan sekalipun sebagai fungsionaris partai, saya rasa tidak rugi. Karena sepengetahuan saya, untuk diangkat sebagai pembantu presiden, bukan dikarenakan anggota atau fungsionaris partai. Di sini hak prerogatif presiden mutlak adanya. Tidak sebaliknya, seorang fungsionaris partai yang diangkat menjadi pembantu presiden "tidak mau menolak atau melepaskan jabatan fungsionaris" dengan alasan, itu hak preogratif presiden. Dalam hal ini saya (meski bukan pakar hukum) tidak setuju anggapan yang mengatakan bahwa jabatan menteri adalah jabatan politik bukan jabatan birokrasi. Logikanya, jabatan menteri atau pembantu presiden ada/terjadi karena mutlak sebagai "hak presiden" alias "bergantung pada presiden". Bisa saja presiden (kalau mau) mengangkat seorang jagoan preman menjadi kepala preman untuk mengatasi kebrutalan preman. Artinya, seorang diangkat sebagai menteri, jika yang bersangkutan mengerti dan ahli tentang bidang yang dibawahinya. H. SOERJANTO Jalan Utama Salatan II/9 RT 001/003 Cengkareng Jakarta Barat