Sekretaris dprd perlu dibekali

Saya kurang setuju dengan isi tulisan "Kritik untuk Wakil Rakyat" (TEMPO, 3 Agustus 1991, Laporan Utama). Soalnya, peraturan yang mendukung anggota dewan itu tidak berjalan menurut semestinya. Meskipun hampir setiap tatap muka dengan wartawan dan kamerawan TVRI Menteri Rudini berbicara tentang bobot DPRD dan penyerahan otonom kepala daerah, banyak produk hukum tentang DPRD dari Bapak Menteri itu tidak berjalan. Misalnya, Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 11 tahun 1990 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD belum dilaksanakan. Untuk itu saya menyarankan kepada Bapak Menteri Rudini agar Sekretaris DPRD diberi bekal kerja sehingga mereka itu bisa satu nada atau sependapat tentang keputusan atau peraturan Menteri Dalam Negeri. Nama dan Alamat pada Redaksi