Sengaja Dihilangkan

Ayat yang mengatur zat adiktif dalam Undang-Undang Kesehatan hilang meski telah diputuskan Dewan Perwakilan Rakyat. Ahli kesehatan Kartono Muhammad, yang pertama kali menyuarakan raibnya ayat ini, mengatakan bahwa pengaturan tentang zat adiktif berimplikasi pada industri rokok. ”Ada kemungkinan industri rokok ikut main,” katanya.

Menteri–Sekretaris Negara Hatta Rajasa menyatakan, ayat tersebut sudah hilang sebelum sampai kantornya. Presiden Yudhoyono memerintahkan agar masalah ini segera diselesaikan.

Wakil Ketua Panitia Khusus Undang-Undang Kesehatan Umar Wahid mengakui draf yang dikirim ke Sekretariat Negara tidak lengkap. ”Wacana menghilangkan ayat dianggap sebagai keputusan,” kata Umar. Namun mayoritas pembaca Tempo Interaktif dalam jajak pendapat 14-21 Oktober 2009 menganggap ayat itu sengaja dihilangkan.

Menurut Anda, apakah penghilangan ayat tembakau dalam Undang-Undang Kesehatan merupakan kesengajaan?
Ya
	89,57%	481
Tidak
	4,66%	25
Tidak Tahu
	5,77%	31
Total	100%	537

KOMENTAR

Cukong-cukong tembakau mungkin yang memesan pada wakil rakyat.

(Johan, Jakarta)

Penghilangan ayat merupakan pelanggaran berat. Ini adalah pertanyaan besar yang harus dijawab oleh Ketua DPR.

(Erwin Pasaribu, Jakarta)

Enggak mungkin hanya kesalahan teknis. Apalagi dari awal sudah jadi perdebatan. Ada konspirasi untuk kepentingan tertentu.

(Bening, Purwokerto)

Ayat tembakau pasti banyak uangnya sehingga terjadi pencurian ayat. Ini tindak pidana dan patut dilaporkan segera.

(Mariaty, Banda Aceh)

Indikator Pekan Ini KABINET Susilo Bambang Yudhoyono menuai kritik bahkan sebelum dilantik. Banyak nama muncul di luar perkiraan khalayak. Misalnya Hatta Rajasa sebagai Menteri Koordinator Perekonomian atau Purnomo Yusgiantoro untuk Menteri Pertahanan. Pengamat politik Universitas Indonesia Arbi Sanit menilai Yudhoyono salah memilih kader. Dia mencontohkan Agung Laksono, yang tidak memiliki kinerja baik saat menjabat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, diangkat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. ”Bagaimana kasus lumpur Lapindo bisa diselesaikan?” katanya. Direktur Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial Suhardi Suryadi juga ragu terhadap kemampuan anggota kabinet yang sebagian besar diisi orang partai dan beberapa wajah lama. ”Tidak menunjukkan komitmen Yudhoyono ingin membangun pemerintahan yang kuat,” katanya. Menurut Anda, apakah kabinet SBY-Boediono akan menunjukkan kinerja yang memenuhi harapan publik? Kami tunggu jawaban dan komentar Anda di www.tempointeraktif.com.