Surat Pembaca

Cikeas Idol

Kediaman pribadi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, ibarat panggung calon menteri Kabinet Indonesia Bersatu II pada akhir dua pekan lalu. Mereka tampil dengan wajah cerah untuk mengikuti tahap ketiga dari proses rekrutmen sebagai pembantu Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono.

Banyak di antara mereka bukan wajah asing karena sering tampil di panggung lain. Kita boleh menyebut mereka ”Cikeas Idol”. Di pundak merekalah masa depan pembangunan Indonesia lima tahun ke depan. Mudah-mudahan mereka tidak mengecewakan harapan rakyat dan, tentu saja, harapan SBY-Boediono. Yang penting, ada keteguhan iman para menteri untuk tidak tergoda melakukan korupsi.

Anggi Astuti
Kompleks Parung Permai Blok I-2 Nomor 15 Parung, Bogor

Baiat Menteri

PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono telah memilih pembantunya untuk mengisi kabinet. Menteri yang terpilih harus dibaiat, dengan manajemen kejujuran, anti-KKN, serta serius memikirkan rakyat secara total. Jangan ada menteri yang sekadar mencari status lalu menumpuk kekayaan atau menggelembungkan pundi-pundi keluarganya.

Mari kita perhatikan dan cermati kabinet mendatang. Mereka harus menunjukkan program kerja nyata, bukan sekadar pandai berwacana.

WISNU WIDJAJA
Jalan Sindoro I Nomor 16
Kalibuntu, Tegal

Menunggu Kiprah Menteri Pengusaha

PERTUMBUHAN ekonomi kita belum pulih benar dari krisis ekonomi global tahun lalu. Beberapa pengamat dan lembaga keuangan dunia memperkirakan Indonesia akan tumbuh 4-4,5 persen tahun ini, jauh dari dua tahun lalu yang di atas 6 persen.

Akibat krisis itu, sektor industri kita makin tertekan. Walau tak separah perkiraan pada akhir tahun lalu, tetap saja banyak perusahaan yang menurun labanya atau malah rugi, bahkan sebagian karyawan dipensiunkan. Seperti tahun-tahun sebelumnya, manufaktur paling tertekan akibat krisis. Tekstil, yang pernah menjadi andalan ekspor, sedang kembang-kempis. Pertumbuhan sektor ini tak lebih dari 3 persen, malah sempat minus.

Infrastruktur kita juga masih minim. Bila dibandingkan dengan Malaysia, jumlah dan luas jalan kita jauh tertinggal. Banyak alat transportasi yang tak layak. Indonesia juga miskin energi. Listrik yang byar-pet merupakan menu sehari-hari. Tak hanya di luar Jawa, di Ibu Kota Jakarta juga kerap terjadi.

Diangkatnya M.S. Hidayat sebagai Menteri Perindustrian seharusnya membawa angin segar. Sebagai pengusaha, dia semestinya lebih peka terhadap permasalahan industri. Setelah menjadi orang pemerintahan, dia bisa melaksanakan rencana-rencana pengembangan industri yang digodoknya bertahun-tahun ketika memimpin Kamar Dagang dan Industri Indonesia.

Maka tak ada alasan lagi bila masalah tetap dihadapi sektor industri kita ke depan. Kritik yang selama ini disampaikan Hidayat ke pemerintah seharusnya bisa ia kerjakan. Kini saatnya ia membuktikan semua sarannya sewaktu memimpin Kadin.

Ahmad Budiman
Kemranjen, Banyumas, Jawa Tengah

Hargai Pilihan Presiden

PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, pro-kontra penetapan menteri-menteri pilihannya merupakan bagian dari demokrasi. Misalnya Hatta Rajasa yang diangkat sebagai Menteri Koordinator Perekonomian. Pesimisme terhadap Hatta di antaranya diungkapkan Chief Economist BNI Tony Prasetiantono. Hatta dianggap tidak memiliki latar belakang yang memadai dalam pemahaman ekonomi makro dan mikro. Latar pendidikan Hatta adalah teknik perminyakan dari Institut Teknologi Bandung.

Meski latar belakang pendidikannya bukan ilmu ekonomi, pengalaman Hatta sebagai Menteri-Sekretaris Negara membuatnya mampu melobi dan memiliki manajerial yang kuat. Kursi Menteri Koordinator Perekonomian tidak harus diduduki oleh orang dengan latar belakang ilmu ekonomi.

Saya berharap semua pihak dan seluruh elemen bangsa bisa menghargai pilihan Presiden, yang tentu tidak gegabah dalam memilih. Karena itu, mari kita dukung Kabinet Indonesia Bersatu jilid II ini sehingga Indonesia lebih maju dan sejahtera.

Pribadi Santoso
Taman Pagelaran, Padasuka,
Ciomas, Bogor

Mengapa Ada Kontrak dengan Partai?

DALAM menyusun kabinet, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melaksanakan kontrak politik secara formal dan tertulis dengan enam partai politik. Sebagai orang awam, saya hendak bertanya: apakah Presiden perlu melakukan kontrak politik karena sudah memiliki hak prerogatif? Lalu, apakah kontrak itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan hukum tata negara kita?

Saya sungguh berharap Kabinet Indonesia Bersatu jilid II diisi oleh orang yang tepat, bukan petinggi partai sebagai politik balas budi. Jangan karena ada kontrak lalu membuat pos-pos baru yang terkesan diada-adakan. Bila memilih sendiri, kabinet bisa lebih ramping dan efisien.

Tita Anggunari
Nagan Lor, Kadipaten, Yogyakarta

Genjot Produksi Minyak

BEBERAPA pengamat menyatakan, pada triwulan kedua tahun depan, harga bahan bakar minyak ada kemungkinan naik. Penyebabnya, beban subsidi makin berat karena harga minyak dunia terus menanjak hingga US$ 80 per barel. Hal ini terjadi karena ekonomi Cina meningkat begitu cepat.

Seperti tahun lalu, ketika harga minyak dunia melejit hingga hampir US$ 150 per barel, Indonesia sebagai negara produsen minyak juga meraih untung. Bukankah keuntungan yang melimpah ini dapat digunakan untuk menutup subsidi yang ditanggung pemerintah?

Alasan tak sebanding antara keuntungan dan biaya produksi yang jauh lebih tinggi tak masuk akal. Ladang-ladang minyak kita kan sudah lama beroperasi, tentu saat ini tinggal menuai produksi. Bila produksi tak mencapai target 1.000 barel per hari, itulah tugas pemerintah. Para pemegang konsesi mestinya diminta mengeluarkan data yang transparan tentang jumlah produksi sesungguhnya.

Selain itu, pemerintah bisa membuka ladang-ladang minyak baru. Dalam lima tahun mendatang mungkin sudah berproduksi. Jadi kita tidak kalang-kabut lagi bila harga minyak naik-turun.

A. Ivan Sampoerna
Cinere, Pondok Labu,
Jakarta Selatan

Tunjukkan Dedikasi untuk Bangsa

DIDAMPINGI Wakil Presiden Boediono, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melantik Kabinet Indonesia Bersatu jilid II. Presiden juga melantik Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, Kepala Badan Intelijen Negara, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Presiden juga akan menyusun anggota Dewan Pertimbangan Presiden.

Presiden sadar formasi kabinetnya bisa didukung atau tidak oleh masyarakat. Itu bagian dari demokrasi. Kita bisa memahami bahwa proses seleksi kabinet lebih pada pola bagi-bagi kekuasaan. Sebagaimana politik yang didefinisikan sebagai ”siapa mendapat apa”, partai yang telah berjasa dalam pemilu presiden mendapatkan jatah kursi di kabinet.

Terlepas dari pro dan kontra, kita berharap kabinet itu bisa memenuhi ekspektasi publik, mampu menghadirkan kesejahteraan rakyat, menguatkan demokrasi, dan menegakkan keadilan. Namun sinyal positif harus segera disampaikan. Tidak perlu menunggu parameter waktu, misalnya 100 hari, satu tahun, atau malah lima tahun. Yang jelas, kabinet itu harus mampu menunjukkan dedikasinya terhadap kemajuan bangsa dan negara tercinta.

LINDA SURACHMAN
Taman Cilandak, Lebak Bulus, Jakarta Selatan

Ancaman Terorisme Masih Menghantui

TEWASNYA beberapa pemimpin teroris dalam tiga bulan terakhir, mau tidak mau, membuat sel-sel dan kelompok-kelompok teroris itu tiarap. Kegiatan para teroris pun cenderung menurun. Namun kewaspadaan terhadap ancaman terorisme harus tetap dipelihara dan ditingkatkan.

Mereka bisa bangkit kembali empat-lima tahun ke depan, tergantung peta kekuatan mereka. Jadi tetaplah waspada karena aksi mereka susah diprediksi secara pasti.

Gus Kandar
Jalan Sholeh Iskandar, Bogor

Jangan Lupakan Indeks Buku

SENIN pekan lalu, Ikatan Pustakawan Indonesia mengadakan Kongres XI di Batam, Kepulauan Riau. Untuk para pengurus yang baru, juga Perpustakaan Nasional dan Ikatan Penerbit Indonesia, saya usul, jangan sampai mereka lupa membuat indeks di buku.

Setahu saya, banyak produk penulis yang tak menggunakan indeks. Padahal indeks merupakan kunci petunjuk atas serangkaian nama orang, organisasi, tempat, atau judul pokok dalam buku. Indeks sangat membantu dalam pencarian informasi tersebut.

Sungkowo Sokawera
Jalan Rancamanyar I,
Gumuruh, Bandung

Hilangkan Asap dari Jalanan

BANYAK angkutan umum di Jakarta masih menggunakan kendaraan buatan 1980-an atau bahkan lebih tua lagi, mulai bajaj, bemo, sampai bus besar. Akibatnya, selain kurang nyaman dinaiki, mesin mobil tersebut mengeluarkan asap hitam pekat. Tentu ini menjadi sumber polusi yang sangat berbahaya. Bagi anak-anak, polutan itu bukan hanya penyebab berbagai penyakit, tapi juga bisa mempengaruhi kecerdasan. Beberapa penelitian menunjukkan asap kendaraan yang mengandung timbel ini menurunkan tingkat intelektual pelajar secara signifikan.

Untuk itu, sudah saatnya angkutan itu diganti dengan yang baru. Selain mesinnya ramah lingkungan karena mengikuti standar Euro 2000, biasanya irit bahan bakar. Namun perawatannya juga mesti teratur. Misalnya soal emisi gas buang, jangan sampai melebihi kadar yang ditentukan. Maka perlu diperiksa secara rutin.

Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mewajibkan semua kendaraan memeriksa gas buangnya bulan depan harus didukung. Pemerintah mesti bertindak tegas, jika ada yang melanggar, dikenai sanksi. Pelaksanaannya jangan hangat-hangat tahi ayam, jika sudah berjalan lama, setelah itu dibiarkan. Namun jangan sampai kewajiban ini menimbulkan pungutan liar, seperti komersialisasi stiker emisi gas buang. Mari kita kampanyekan: jalan tanpa asap hitam.

MA’RIFAH
Pondok Karya, Pondok Aren
Tangerang Selatan