Soal Dana JPS, Pemerintah Memang Salah

Akhir minggu lalu, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengakui, sebesar Rp 8 triliun dari Rp 17,9 triliun dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) pada tahun anggaran 1998/1999 telah salah alamat atau menyimpang dari tujuan semula.

Meski hal ini bukan berarti bocor---demikian menurut Deputi Kepala Bappenas Bidang Ekonomi, Gunawan Sumodinigrat---Bappenas dengan Bank Dunia akan segera bernegosiasi soal pengucuran bantuan, terutama dalam konteks JPS. JPS kategori krisis, yang alokasinya langsung diberikan ke masyarakat, menjadi target, sedangkan JPS kategori kronis alias JPS yang penggunaan dananya tidak diterima secara langsung oleh masyarakat, misalnya perbaikan jalan atau program penanggulangan kemiskinan, dihapuskan.

Di luar masalah alokasi dana JPS yang salah alamat akibat perbedaan interpretasi soal definisi JPS, sehingga Kejaksaan Agung dan Departemen Kehakiman dinilai berhak menerima bantuan, atau malah memang terjadi kebocoran, 707 pengakses jajak pendapat Indikator berpendapat bahwa pemerintah bertanggung jawab penuh atas terjadinya kekeliruan ini. Hanya sebagian kecil (9,2 persen) yang berpendapat sebaliknya, sedangkan sisanya (5,7 persen)---meski ikut berpartisipasi---menjawab tidak tahu.

Bagaimana pandangan Anda terhadap pemerintah dalam kasus JPS? (24 April- 1 MEI 1999)
Salah	85,2%	707
Tidak salah	9,2%	76
Tidak tahu	5,7%	47
Total ..................................... :	100%	830

Jajak pendapat Tempo Interaktif ini memang tidak bersifat ilmiah karena data pasti para pengakses tidak bisa diketahui. Meski begitu, hasil "main-main" ini memperlihatkan bahwa sebagian besar pengakses berpendapat pemerintah bersalah dalam kasus "salah alamat dana JPS" ini.